BIMATA.ID, Jakarta- Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengungkapkan, pemerintah terus mengevaluasi secara berkala mekanisme insentif atau bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Apalagi minat masyarakat untuk membeli kendaraan listrik masih rendah, meskipun sudah diberi subsidi.
“Kita secara periodik melakukan evaluasi atas dua insentif pemerintah, pemberian bantuan pemerintah. Satu, terhadap sepeda motor. Yang kedua, terhadap mobil,” kata Moeldoko usai diskusi bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan sejumlah asosiasi kendaraan, di kantor Kadin Indonesia, Rabu (21/06/2023).
BACA JUGA: Ucapan Selamat Ultah Prabowo kepada Jokowi dalam Bahasa Jawa Dinilai Sarat Makna
Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian mobil listrik yang memiliki kriteria tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 40% dengan kuota 35.900 unit. Melalui insentif ini, maka PPN yang dibebankan kepada pembeli hanya 1%.
Pemerintah juga telah menggulirkan program bantuan pembelian motor listrik berupa potongan harga sebesar Rp 7 juta per unit sepeda motor listrik yang memiliki TKDN minimal 40%, dengan kuota sebesar 200.000 unit pada tahun 2023. Subsidi motor listrik ini ditujukan bagi masyarakat penerima manfaat kredit usaha rakyat, bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah, dan/atau penerima subsidi listrik sampai dengan 900 VA.
Dikutip dari website Sisapira (Sistem Informasi Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua) per 21 Juni 2023 pukul 19.30 WIB, tercatat masih ada 199.195 sisa kuota subsidi pemberian motor listrik. Artinya baru 805 unit motor listrik yang terjual dengan mekanisme subsidi.
“Yang sangat kita perhatikan adalah kenapa bantuan pemerintah yang mensyaratkan empat hal itu, kok serapannya sangat rendah. Nah, ini yang terus kita genjot (evaluasi, Red), apakah ini berkaitan dengan restitusi yang lama dan seterusnya,” kata Moeldoko.
BACA JUGA: Cara Beda Prabowo Dukung Palestina
Moeldoko menambahkan, pihaknya juga akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk membahas persoalan ini.
“Pastinya menyikapi itu tadi, menjawab kenapanya ini. Kok lamban (serapannya, Red). Mesti ada saatnya evaluasi. Berikutnya apakah akan keluar kebijakan baru,” ujarnya.
BACA JUGA: Survei Indopol: Prabowo Menangkan Semua Simulasi, Anies Lagi-lagi Kalah
Moeldoko melihat animo masyarakat yang masih rendah untuk menggunakan kendaraan listrik karena adanya sejumlah isu yang masih menjadi tantangan, termasuk terkait komponen baterai hingga ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).
