BIMATA.ID, Jakarta- Penanganan polemik pondok pesantren (Ponpes) Al-Zaytun oleh pemerintah, diharapkan bisa dilaksanakan secara tegas.
Pengamat kebijakan publik, Efriza menilai polemik Al-Zaytun harus diselesaikan tuntas oleh pemerintah dengan cara menindak Panji Gumilang selaku Pimpinan Ponpes Al-Zaytun.
BACA JUGA: Surya Paloh: NasDem Partai Pemerintah, Tapi Diperlakukan Seperti Oposisi?
“Pemerintah harus bertindak tegas setelah melakukan pendalaman,” ujar Efriza, Senin (26/06/2023).
Menurut dosen ilmu pemerintahan Universitas Sutomo itu, pemerintah harus terbuka dalam memproses hukum Panji Gumilang, termasuk jika menyita aset-aset Panji Gumilang.
“Untuk prosesnya, kewenangan lembaga terkait dan pengambilan keputusannya harus juga disampaikan oleh pemerintah, agar terlihat sikap tegas dan arahan dari pemerintah kepada Polri,” katanya.
BACA JUGA: Hasil Head To Head Survei PWS, Prabowo Subianto Menang Atas Ganjar dan Anies
Lebih dari itu, Efriza mendorong agar proses penegakan hukum dapat dilaksanakan secara profesional, mengingat masalah Al-Zaytun ini sudah menjadi bahan laporan masyarakat ke Polisi.
“Tetap pengawasan ada di pihak pemerintah. Ini yang perlu disikapi pemerintah dalam berkoordinasi, turut melakukan pendalaman permasalahan, serta mengawasi proses hukum yang berjalan,” ucap Efriza.
BACA JUGA: Usai Bertemu Presiden, Prabowo Foto Pose Saranghaeyo Bareng Pewarta Istana
