BIMATA.ID, Kalimantan Utara- Tangani kasus stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemerintah melalui Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menyelenggarakan Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kalimantan Utara (Kaltara).
Dalam kegiatan roadshow tersebut, Menko PMK, Muhadjir Effendy meminta penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di Kaltara terus dipercepat. Kedua masalah tersebut harus ditangani secara terpadu dan beriringan.
“Keluarga miskin ekstrem itu memiliki potensi stunting yang besar. Artinya kalau menangani kemiskinan ekstrem akan menyelesaikan stunting juga. Karena itu intervensinya harus beriringan juga,” ucap Muhadjir Effendy.
Baca Juga: Menhan Prabowo Puji Dukungan Besar Presiden Dalam Sektor Pertahanan
Muhadjir menerangkan, kondisi keluarga yang mengalami kemiskinan ekstrem dengan keluarga yang memiliki risiko stunting cukup tinggi. Intervensi sensitif dan spesifik untuk mengatasi keduanya mirip.
“Dalam arti intervensi spesifik adalah berkaitan dengan kondisi medis, kesehatan ibu, bayi, dan remaja untuk mencegah stunting. Dan intervensi sensitif seperti sanitasi ketersediaan air bersih, air minum, keterbatasan alat komunikasi atau sarana transportasi,” imbuhnya.
Cek Juga: Ini Pesan Prabowo Subianto di HUT Kostrad
Diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan kepada seluruh pimpinan pusat maupun daerah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada tahun 2024 mendatang. Pada tahun 2022, menurut Presiden, kemiskinan ekstrem masih berada pada angka 2 persen dan 14 provinsi berada di atas angka nasional.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka stunting di Kaltara 22,1 persen. Angka tersebut mengalami penurunan cukup signifikan (5,4 persen) dari sebelumnya pada 2021 sebesar 27,5 persen.
Sementara, angka kemiskinan ekstrem di Kalimantan Utara pada tahun 2022 makin mendekati 0 persen. Yakni, sebesar 0,63 persen, turun sebesar 0,23 persen dari 0,86 persen pada tahun 2021.
