BIMATA.ID, Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penyelenggaraan pemerintah bersih dan bebas dari korupsi merupakan syarat penting untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Airlangga mengungkap berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan mencegah korupsi.
Hal tersebut disampaikan Airlangga dalam acara penandatanganan ‘Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024’ di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (08/03/2023).
BACA JUGA: Ini Pesan Prabowo Subianto di HUT Kostrad
Sebelum memaparkan terkait aksi pencegahan korupsi, Airlangga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,3% (yoy) pada tahun 2022 yang merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 10 tahun terakhir.
Pertumbuhan ini juga menjadi yang tertinggi kedua di antara negara G20, setelah Arab Saudi. Airlangga menyampaikan probabilitas resesi ekonomi Indonesia tergolong rendah, yakni hanya 3%.
“Artinya 97% insyaallah tidak ada resesi,” kata Airlangga dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (08/03/2023).
Airlangga mengingatkan Indonesia perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi puncak bonus demografi sampai 10 tahun ke depan. Momentum yang hanya sekali terjadi dalam sejarah suatu bangsa itu ditegaskan Airlangga perlu diperhatikan agar Indonesia dapat melompat menjadi high income country.
Untuk itu, seluruh sumber daya bangsa harus dioptimalkan, dan salah satunya dengan melakukan pencegahan korupsi, termasuk dengan menjalankan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Airlangga menjabarkan di tahun 2018 Stranas PK menjadi pilar utama untuk pencegahan korupsi di Indonesia. Untuk tahun 2023-2024, aksi pencegahan korupsi terdiri dari tiga fokus yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi.
BACA JUGA: Bersama Presiden Jokowi, Prabowo Lakukan Serah Terima Pesawat C-130J-30 Super Hercules ke TNI
Sebagai penjabaran dari fokus dan sasaran Stranas PK, jelas Airlangga, telah dibentuk program dan kegiatan yang merupakan wujud aksi dari pencegahan korupsi di berbagai sektor, termasuk sektor perizinan dan tata niaga.
Airlangga menjabarkan Kementerian Koordinator Bidan Perekonomian bersama Stranas PK, Lembaga National Single Window, dan kementerian/lembaga terkait telah bersinergi untuk membangun Neraca Komoditas sebagai dasar pertimbangan kebijakan Pemerintah di bidang ekspor-impor. Neraca Komoditas merupakan pengembangan dari dashboard pangan impor strategis sejak rencana aksi Stranas PK tahun 2019-2020 dan rencana aksi Stranas PK 2021-2022. Neraca komoditas ini berbasis sistem yang terintegrasi di dalam Indonesia National Single Window (INSW).
BACA JUGA: Menhan Prabowo Puji Dukungan Besar Presiden Dalam Sektor Pertahanan
“INSW ini juga menggabungkan dua sistem yakni logistik, Bea Cukai, pelabuhan, dan juga terkait dengan neraca komoditas. Dan tentu dengan satu Indonesia National Single Window, seluruh proses akan terlaksana secara transparan dan siapapun bisa mengakses. Inilah satu hal yang membedakan, bahwa sebelumnya proses itu terkotak-kotak di kementerian/lembaga. Dan dengan Neraca Komoditas, seluruhnya berbasis transparansi dan berbasis sistem. Jadi kalau bicara digital government, ini yang menjadi awal dari digital government, dimana seluruh proses tidak mengenal Sabtu-Minggu,” jelas Airlangga.
Ia menambahkan output Aksi Penguatan Pengendalian Ekspor dan Impor tahun 2023-2024 terdiri atas 3 milestone yaitu implementasi Neraca Komoditas Transisi, implementasi single submission perizinan ekspor impor, dan penyederhanaan persyaratan serta proses bisnis verifikasi.
BACA JUGA: Bertemu di Hambalang, Prabowo-Paloh Sepakat Saling Hormati Keputusan Politik
“Tiga milestone tersebut diharapkan bisa menyelesaikan ekspor-impor dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran,” papar Airlangga.
Airlangga juga menjelaskan Kemenko Perekonomian juga berhasil mengoordinasikan One Map Policy untuk menjadi solusi permasalahan tumpang tindih lahan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, terang Airlangga, mekanisme penyelesaian dari tumpang tindih lahan juga sudah jelas dan sudah diatur.
“Kita sudah selesai 85 tematik tuntas dan kita tambahkan 153 tematik, totalnya 153. Dan diharapkan tahun ini dan tahun depan bisa diselesaikan,” ungkap Airlangga.
BACA JUGA: Di Lampung, Muzani: Semua Suku dan Etnis Ingin Prabowo Jadi Presiden
Airlangga lantas mengungkapkan terkait balance positif perdagangan Indonesia beberapa waktu ke belakang.
“Alhamdulillah Indonesia hampir dengan semua negara positif. Dengan India, dengan Amerika Serikat, dengan Eropa, neraca kita positif,”pungkas Airlangga.
