BIMATA.ID, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan, Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, dan Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto diusulkan mundur dari jabatannya agar mereka dapat leluasa mendekatkan diri kepada masyarakat.
“Ganjar dan Prabowo tentu tidak ingin ketinggalan dalam bersosialisasi dari Anies (Baswedan),” kata pakar hukum tata negara Refly Harun dalam diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk ‘Main ‘Presiden-presidenan’ ala Ganjar’ pada Minggu, (02/07/2023).
Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya membeberkan regulasi terkait. Yakni, pejabat yang tengah menjabat namun bakal menjadi Calon Presiden (Capres) tidak harus mundur dari jabatannya.
Baca juga: Prabowo Didoakan Habib Syech Selalu Sehat dan Tercapai Semua Niat Baiknya
“Namun jika itu dilakukan akan menjadi contoh yang tidak baik tentang etika politik,” tegas Willy kepada Media Indonesia, Minggu, (02/07/2023).
Menurutnya, dengan kesibukan sebagai Capres tentu akan membuat prioritas antar kerja sebagai pejabat politik atau negara menjadi kabur. Sebab, kerentanan hingga abuse of power akan terjadi jika Capres tak mundur dari jabatannya.
“Bahkan kalau berkaca pada konteks anggota legislatif yg maju pilkada aja harus mundur,” jelasnya.
Lihat juga: Habib Syech Pimpin Langsung Pemotongan Sapi Qurban dari Prabowo
Sehingga, kebebasan tersebut tak dapat dirasakan oleh Ganjar, dan Prabowo. Karena, keduanya mesti melayani masyarakat hingga akhir masa jabatannya.
