DPRD Jeneponto Konsultasikan Pengelolaan Terminal Karisa dan Pelabuhan Bungeng di Dishub Sulsel
MAKASSAR – Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan Andi Erwin Terwo, S.Sos, M.Si menerima kunjungan rombongan Komisi III DPRD Kabupaten Jeneponto, Kamis, 18 April 2024.
Kunjungan Komisi III DPRD Jeneponto dipimpin Wakil Ketua DPRD Jeneponto Muhammad Imam Taufiq dan rombongan masing-masing Ketua Komisi Khaidir Adi Saputra, Anggota Komisi Muh Basir, Ali Sadikin, Sekretaris Komisi Sri Wahyuni, A. Kaharuddin, dan Mukaddis.
Dalam kunjungan konsultasi ini, dewan mempertanyakan pengelolaan Terminal Karisa dan Pelabuhan Bungeng.
Wakil Ketua DPRD Jeneponto Imam Taufiq mengatakan, pihaknya telah mendengar informasi terkait peralihan pengelolaan pelabuhan dari kementerian ke pemerintah provinsi.
Begitu juga dengan status Terminal Karisa yang telah berubah dari terimanl tipe C ke terminal tipe B.
Hanya saja, pemerintah daerah belum bisa memaksimalkan pengelolaanya.
Ketua Komisi III Khaidir Adi Saputra mengungkapkan, bahwa sejauh ini, pemprov maupun Pemkab Jeneponto belum bisa menarik Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pelabuhan Bungeng dan Terminal Karisa.
“Masih pemerintah pusat yang tarik (PAD),” katanya.
Ia mengusulkan agar terminal maupun pelabuhan diserahkan ke pemerintah kabupaten agar bisa menambah PAD Jeneponto yang saat ini masih sangat minim.
“Masyarakat juga berharap agar pemerintah membangun destinasi wisata baru di kawasan pelabuhan. Ini bisa sama-sama menguntungkan,” jelasnya.
Kepala Dinas Perhubungan Sulsel Andi Erwin Terwo menjelaskan, bahwa memang 9 pelabuhan telah diserahkan kementerian ke pemerintah provinsi.
Namun, tidak semua pelabuhan yang telah diserahkan tersebut dapat dikembangkan seperti Pattiro Bajo di Kabupaten Bone karena keterbatasan anggaran.
“Meski pun begitu, saya tetap memikirkan Jeneponto pak. Kami memang berencana kunjungan ke sana untuk melihat kondisi terminal maupun pelabuhan,” kata Andi Erwin.
Soal terminal, Andi Erwin menyampaikan konsep pembangunan rest area di terminal lengkap dengan fasilitas pendukung.
“Kami di provinsi tetap mendorong agar pemerintah kabupaten tetap dapat PAD. Kalau di terminal ada rest area dan di pelabuhah ada destinasi wisata, itu bisa jadi kunjungan,” paparnya.
(*)
