BIMATA.ID, Jakarta – Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Taufik Azhar meminta kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bisa melobi pemerintah pusat agar wacana integrasi tarif KRL Commuter Line dengan moda transportasi milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, yakni Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.
Menurutnya, jabatan Heru yang sekaligs juga Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) akan bisa membantunya untuk memudahkan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait rencana ini.
“Minta tolong Pj Gubernur aga bisa dibantu. Pj Gubernur kan orang dari pusat (Kepala Sekretariat Presiden). Ya, mnengerti lah, bagiamana. Kemenhubnya harus dihubungi, Dirjen Perkeretaapiannya juga,” kata Taufik kepada wartawan, Selasa, (26/09/2023).
Baca juga: GENASTARA Deklarasi Dukung Prabowo di Pilpres 2024
Diketahui, Pemprov DKI melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni, PT MRT juga berencana untuk mengakuisisi separuh saham PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) agar integrasi ini dapat terwujud.
Namun, perusahaan pemerintah pusat, PT KAI selaku induk usaha PT KCI menolak akuisisi tersebut.
“Sebenarnya Pemprov DKI menunggu keputusan dari pusat. Kan, yang nggak mau itu dari pusat. kita sifatnya, apa yang kita inginkan bisa berjalan. Tapi mereka (pusat) agak sedikit keberatan. Mungkin banyak efeknya di mereka kalau bergabung dengan kita,” ungkapnya.
Lihat juga: Relawan Aspirator Indonesia Emas Deklarasi Dukung Prabowo di Pilpres 2024
Sekedar informasi, terkait hal yang sama, Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat juga buka suara secara blak-blakan soal nasib rencana integrasi tarif moda transportasi MRT, LRT Jakarta, Transjakarta, bersama KRL Commuter Line yang tak kunjung terwujud.
Untuk diketahui, PT MRT Jakarta dan PT KAI sejatinya telah membentuk perusahaan patungan guna menjalankan integrasi angkutan umum yakni, PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) pada Januari 2020. Di mana, MRT memiliki porsi saham 51 persen dan KAI sebesar 49 persen.
