BIMATA.ID, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, angkat bicara mengenai upaya mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia (RI), Johnny G Plate, yang kerap menyinggung Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) dan kader PDIP dalam sidang dugaan korupsi BTS 4G BAKTI.
Hasto mengatakan, korupsi BTS 4G BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI tidak terjadi jika menteri selaku pengguna anggaran tidak korupsi.
“Kami selalu menegaskan, korupsi adalah korupsi dan itu tidak akan terjadi kalau menteri sebagai pemegang kewenangan di dalam penggunaan anggaran betul-betul berdisiplin menjaga seluruh kewenangannya,” katanya di Kompleks Sekretariat Negara (Setneg) RI, Senin (10/07/2023).
Baca juga: Soal Cawapres, Prabowo: Harus Tenang dan Tidak Boleh Gegabah
“Ketika dari situ sudah jebol, ya jebol lah pertahanan dan kemudian terjadi berbagai penyalahgunaan kekuasaan,” lanjut Hasto.
Sebelumnya, Plate lewat kuasa hukumnya menyebut bahwa, proyek BTS 4G BAKTI Kemenkominfo RI merupakan perintah Presiden Jokowi. Hal itu disampaikan saat pembacaan eksepsi pada 4 Juli 2023 lalu.
Lebih lanjut, pihak kuasa hukum juga meminta agar Plate dibebaskan dari segala dakwaan dan dipulihkan harkat maupun martabatnya.
Lihat juga: Prabowo: Rakyat Ingin Para Pemimpinnya Bersaing dengan Sejuk
Kendati demikian, Hasto menyebut, mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut harus mengikuti proses hukum yang berjalan. Pasalnya, PDIP pernah mengalami tekanan seperti Plate dan berupaya memperbaiki diri.
“Ya ikuti saja proses hukum. PDI Perjuangan sendiri pernah punya pengalaman pahit dan kami belajar dari pengalaman pahit dengan membangun sistem yang baik, agar korupsi tidak dilakukan oleh anggota dan kader kami, maka lebih baik hal-hal yang sifatnya konstruktif,” tandasnya.
Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini mengingatkan, Presiden Jokowi wajar jika memberikan arahan dalam sejumlah kebijakan. Akan tetapi, pelaksana dan pengguna anggaran bukan pada presiden melainkan Menteri.
Simak juga: Ingatkan Pesan Prabowo ke Kader Gerindra, Romo Syafii: Jaga Kebersamaan dan Pastikan Pemilu Damai
“Bahwa di dalam kebijakan-kebijakan strategis itu presiden memberikan arah ya, itu karena ruang lingkup presiden seperti itu, tetapi pengguna anggaran itu kan berada di menteri,” ujar Hasto.
[MBN]
