BIMATA.ID Jakarta – Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) menggandeng Bawaslu untuk mencegah berita hoax dan ujaran kebencian melalui kampanye mereka yang berjudul Social Media 4 Peace.
Kepala Unit Komunikasi dan Informasi, Kantor Wilayah Multisektoral UNESCO, Ana Lomtadze menyampaikan, bahwa saat ini sampai akhir siklus pemilu, ujaran kebencian, disinformasi, dan konten menghasut yang tersebar secara online berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemilu dan memfasilitasi kekerasan di dunia nyata.
“Social Media 4 Peace memiliki dua tujuan yang pertama adalah mempromosikan narasi kedamaian di media sosial, dan untuk tujuan ini kami bekerja bersama dengan anak muda, pemimpin keagamaan, untuk mempromosikan narasi damai di media sosial saat Pemilu. Kedua yaitu, mengembangkan inovasi untuk menangkal ujaran kebencian dan hoaks,” ujar Ana melalui keterangannya pada media usai menyambangi Bawaslu, Kamis (22/06/2023) di Jakarta.
Baca Juga : Survei Terbaru Indopol: Prabowo Menang Head to Head Lawan Ganjar dan Anies
Ana mengungkapkan, bersama dengan UGM dan beberapa NGO, UNESCO akan melakukan penelitian yang menjadi permasalahan media sosial di Indonesia. Menurutnya, permasalahan yang muncul kebanyakan berada pada sisi platform media sosial yang mana mereka kurang transparan dalam bagaimana memoderasi konten, bagaimana menggunakan algoritma, dan berapa orang moderator yang mereka punya dalam menyaring konten.
“Ini menjadi jelas bahwa mereka (platform media sosial) tidak berinvestasi pada konten moderasi dalam bahasa lain selain bahasa Inggris. Sehingga mereka tidak memoderasi konten secara efektif. Apa yang kami pahami adalah platform tidak memiliki ahli dalam konteks skala lebih kecil (secara nasional) untuk memoderasi konten yang disebar,” ungkapnya.
Selain itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyambut baik itikad yang disampaikan oleh UNESCO. Dia juga menceritakan beberapa permasalahan yang dihadapi Bawaslu dalam menghadapi hoax dan ujaran kebencian di media sosial selama Pemilu.
Simak Juga : Pengamat Sebut, Erick Lebih Berpeluang Menang Bareng Prabowo di Pilpres 2024
“Kami memiliki banyak pengalaman dalam menghadapi hoaks di media sosial. Yang pertama adalah saat 2017 ketika pemilihan gubernur untuk DKI Jakarta yang mana pada saat itu hoaks menyebar begitu masif. Kemudian tahun 2019, penyebaran hoaks di 2019 kami juga dihadapkan pada serangan hoaks yang menyebabkan Bawaslu juga menjadi sasaran masyarakat yang tidak puas dengan hasil Pemilu,” paparnya.
Bagja berharap, dengan terjalinnya kerjasama bersama UNESCO, kedepan penanganan penyebaran hoax dan ujaran kebencian di media sosial dapat ditangani dengan lebih baik khususnya dalam menghadapi Pemilu 2024. UNESCO bersama Bawaslu dan Koalisi Damai berencana untuk melakukan deklarasi Social Media 4 Peace dalam waktu dekat.
