BIMATA.ID, Jakarta- PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menyiapkan sebanyak 20.000 tiket Formula E di Ancol, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus mengatakan, saat ini tiket Formula E yang sudah dijual sebanyak 8.000 lembar.
BACA JUGA: Prabowo: Hilirisasi Kunci Strategis Kemakmuran Negara
“Ya itu sebenarnya udah programnya BUMD Jakpro yang dengan B2B jadi pemerintah daerah tidak terlibat sama sekali” ujar Joko Agus Kamis (11/05/2023).
Menurut Agus, saat ini Pemerintah Provinsi DKI tidak melakukan commitment fee untuk kegiatan balapan mobil kursi di kawasan Ancol seperti tahun lalu.
Sehingga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mengeluarkan anggaran pendapatan dan belanda daerah (APBD) untuk Formula E.
BACA JUGA: Kunjungan Kegiatan Sebagai Menhan di PP Polri, Prabowo Hindari Bicara Politik
“Sekarang pemerintah daerah sudah tidak lagi mengeluarkan sedkit pun untuk pelaksanaan Formula E yang sekarang,” tegasnya.
Agus memastikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan menjadi sponsor dikegiatan Formula E yang diadakan Jakpro.
Sebab, kegiatan itu adalah bisnis dari BUMD dan Pemerintah Daerah tidak terlibat ataupun dilibatkan lagi.
BACA JUGA: Kunjungi PP Polri, Prabowo Subianto Bahas Tantangan Global
“Ya kita sebagai pemerintah daerah itu urusan bisnis mereka. Tidak ada, enggak ada,” ungkapnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Jakpro bakal gelar kembali ajang balap Formula E di serkuit Ancol, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Juni 2023 mendatang.
Namun, ajang balapan ini menimbulkan reaksi pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah.
BACA JUGA: Hadiri Majelis Riyadlul Jannah, Prabowo: Islam di Indonesia Sejuk
Menurutnya, Jakpro ingin mencari keuntungan dari ajang Formula E apalagi diadakan setiap tahun.
“Kalau misalnya sebagai tahap pengenalan Formula E di Indonesia mungkin iya, tapi dalam prakteknya berbeda,” ujarnya, Kamis (11/05/2023).
Trubus mengaku, Jakpro hanya ingin melakukan pemborosan anggaran dan tidak menutup kemungkinan bakal ada dugaan korupsi di dalam kegiatan tersebut.
