BIMATA.ID, Jakarta – Direktur Jenderal Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA, menyampaikan Instruksi Mendagri Tito Karnavian kepada seluruh kepala daerah seluruh Indonesia terkait dengan antisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Instruksi itu tertera dalam Inmendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.
Safrizal menegaskan, bahwa instruksi ini merupakan peran aktif pemerintah daerah, khususnya para Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai Pemimpin Satgas Karhutla, dengan melibatkan semua komponen yang ada di daerah, termasuk pelibatan masyarakat.
Baca Juga : Prabowo Beri Kuis Berhadiah Jam Tangan di Ponpes Tremas Pacitan
“Penanggulangan Bencana Karhutla ini tidak bisa dikerjakan secara parsial apalagi ego sektoral, karena peristiwanya seringkali melintasi batas administrasi provinsi maupun kabupaten/kota, oleh karena itu koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga dan jajaran Forkopimda, serta pelibatan pentahelix dengan partisipasi masyarakat sebagai basisnya, mutlak untuk dilakukan,” kata Safrizal ZA melalui keterangannya kepada media, Selasa (23/5/2023).
Kemudian, Safrizal mengatakan, kalau puncak musim kemarau pada tahun ini diprediksi akan terjadi sampai Agustus mendatang. Sehingga perlu adanya langkah antisipatif yang konkret di lapangan.
“Inmendagri ini telah menyusun langkah yang sistematis, mulai dari upaya pencegahan sampai penanggulangan, maka dari itu lakukan terus patroli bersama untuk pencegahan dan pemantauan titik api dengan memanfaatkan teknologi satelit dan pemeriksaan lapangan, gencarkan sosialisasi, penyuluhan dan kampanye larangan membuka lahan dengan cara membakar serta segera aktifkan posko bencana Karhutla provinsi dan kabupaten/kota apabila ditetapkan status siaga darurat bencana Karhutla,” ucap Safrizal.
Simak Juga : Prabowo Effect, sebab Elektabilitas Gerindra Naik Tajam
Lain dari pada itu, dirinya mengungkapkan, kalau faktor pembiayaan juga sangat penting. Melalui Inmendagri ini, Tito meminta para kepala daerah memastikan tersedianya alokasi APBD demi pencegahan dan penanggulangan bencana karhutla.
“Pencegahan dan penanggulangan Karhutla bukan sekedar wacana, tapi harus aksi nyata, dengan demikian komitmen dari para kepala daerah termasuk DPRD harus diaktualisasikan dalam alokasi anggaran pada APBD di daerah masing-masing,” jelasnya.
