BIMATA.ID, Jakarta- Tudingan Partai Ummat terkait hasil verifikasi faktual (verfak) disetir rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo dijawab oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD.
Mahfud menyatakan, persoalan penyelengaraan pemilu dengan segala tahapannya merupakan kerja independen Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sehingga menurutnya, tudingan yang disampaikan Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais itu tidak berdasar menurut tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kelembagaan negara.
“Ada parpol yang merasa dicurangi, saya jugad tadi sudah dengar jumpa pers Pak Amien Rais yang merasa partainya dijegal,” ujar Mahfud setelah memberikan kata sambutan dalam Rakernas Satgas Saber Pungli di Grand Mercure Hotel, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (13/12/2022).
“Nah, saudara itu sesuai dengan kesepakatan kita bernegara, itu urusan KPU, bukan urusan pemerintah,” sambungnya.
Mahfud mengingatkan kembali perihal semangat reformasi yang juga diperjuangkan Amien Rais pada 1998 silam. Di mana menurutnya, KPU ditempatkan sebagai lembaga negara yang independen.
“Tapi kalau mengatur partai yang boleh ikut, tidak boleh ikut, itu KPU sendiri. Kita pemerintah enggak boleh ikut-ikut,” tegasnya menutup.
Kecurigaan terhadap pemerintah disampaikan Ketua Dewan Syura Partai Ummat, Amien Rais lantaran partai politik (parpol) yang baru didirikannya dikabarkan tak memenuhi syarat (TMS) atau tidak lolos tahapan verifikasi faktual.
Berdasarkan informasi yang dia klaim berasal dari sumber A1 menyebutkan hanya Partai Ummat yang tidak diloloskan oleh KPU RI. Imbasnya, parpol berlambang bintang emas ini tidak bisa menjadi peserta dan mengikuti Pemilu Serentak 2024.
“Nampaknya atas perintah kekuatan yang besar Partai Ummat disingkirkan. Single out atau satu-satunya yang disingkirkan. Sehingga Partai Ummat tidak bisa ikut Pemilu 2024,” ujar Amien saat memberikan keterangan persnya.
(ZBP)
