Kaswadi dengan Ketua DPRD Soppeng Teken Nota Kesepakatan Soal Rancangan KUA dan PPAS 2023

BIMATA.ID, Soppeng – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng menggelar rapat paripurna, Senin 01 Agustus 2022.

Dalam rapat paripurna tersebut, dilakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun Anggaran 2023 oleh Bupati Soppeng, HA Kaswadi Razak dengan Ketua DPRD Soppeng, H. Syahruddin Adam, Wakil Ketua I, A. Mapparemma, dan Wakil Ketua II, H. Riswan.

Bupati Soppeng, Kaswadi menyampaikan terima kasih kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Soppeng, khususnya Badan Anggaran yang telah bekerja keras bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah guna membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023.

Kata Kaswadi, kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara merupakan bagian dari siklus pembangunan daerah yang tahapannya telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

“Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Soppeng, karena dengan telah ditandatanganinya Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 hari ini, berarti kita telah melalui satu tahapan penting dalam siklus pembangunan daerah,” ucap Kaswadi.

Lebih lanjut, sesuai dengan kesepakatan bersama, eksekutif dan legislatif, bersama-sama saling memberikan dukungan dan kontribusi kewenangannya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga kepada tahapan evaluasi.

Dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan Rancangan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2023, maka eksekutif dan legislatif pada hakekatnya mempunyai tanggung jawab yang sama melalui fungsi sesuai dengan dan kewenangannya masing-masing untuk pembangunan di Kabupaten Soppeng dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2023 mendatang.

“Semangat memacu pembangunan di Kabupaten Soppeng ini merupakan manifestasi dari kesungguhan kita dalam pembangunan. Ini semua menggambarkan betapa pentingnya menyamakan persepsi tentang arah kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2023 yang akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2023,” jelasnya.

Apalagi kata dia, kerjasama dan sinergitas antara legislatif dengan eksekutif adalah bentuk tanggungjawab bersama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sehingga tercipta good governence.

“Saya berharap agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar segera mengkoordinasikan kepada seluruh SKPD untuk menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Program Kegiatan dan Pagu Anggaran yang telah ditetapkan didalam KUA dan PPAS Tahun 2023,” tandasnya