BIMATA.ID, JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum tegas menyatakan sikap politiknya akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) atau menjadi oposisi. Senada dengan PDI Perjuangan (PDIP), PPP akan memutuskan hal tersebut usai gelaran Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).
“Oh iya setidaknya nanti akan ada rapimnas yang membicarakan arah koalisi kita,” ujar pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP, M Mardiono di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jakarta Pusat, Senin, 29 April 2024.
Mardiono menjelaskan, bahwa pihaknya sedang fokus pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). PPP tengah berjuang lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen.
Baca juga: Prabowo Siap Gaspol Lanjutkan Program Hilirisasi Jokowi
“Fokus kami saat ini adalah menyelesaikan soal di MK dulu ya, tentang parliamentary threshold, sekali lagi ini adalah amanah rakyat yang berdaulat, yang harus kita perjuangkan. Itu adalah kewajiban kami,” tegas Mardiono.
Selain itu, PDI Perjuangan menyatakan pihaknya akan menentukan sikap apakah menjadi oposisi atau gabung pemerintahan Prabowo-Gibran setelah Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Kegiatan tersebut digelar pada Mei 2024.
“Masih lama. Masih banyak tahapan yang akan dilalui. Sekarang masih ada gugatan di PTUN (pengadilan tata usaha negara), kemudian kita akan Rakernas di bulan Mei,” kutip politikus PDI Perjuangan, Chico Hakim kepada Media Indonesia, Senin, 29 April 2024.
Lihat juga: NasDem Tak Berharap Kursi Menteri Usai Gabung Koalisi Prabowo-Gibran
(Nabil/FAR)
