BIMATA.ID, Jakarta – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo optimistis pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan sosial pangan beras 10 kilogram (kg) kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari beras produksi domestik, seiring dengan mulai masuknya masa panen raya.
“Kami telah memerintahkan Bulog untuk menyerap produksi dalam negeri, karena sekarang waktunya kita menyerap, sehingga nanti bantuan pangan beras dan program SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan) itu bisa mulai menggunakan beras dari produksi dalam negeri kembali,” kata Arief, dikutip dari antara, Jum’at (05/04/2024).
Baca Juga : Prabowo dan Menhan Malaysia Sepakat Menjaga Stabilitas di Kawasan Dua Negara
Arief menerangkan bahwa pada saat ini panen raya sudah banyak, dimana per Maret hasil panen padi tercatat sekitar 3,8 juta ton, sedangkan di bulan April diprediksi panen nasional akan mencapai 4,9 juta ton.
Potensi tersebut menurut Arief, bisa menjadi stok pangan dalam negeri untuk menyuplai kebutuhan pangan masyarakat.
Meski begitu, menurut dirinya, memasuki masa panen raya juga menjadi hal yang harus diperhatikan utamanya bagaimana menjaga atau memastikan agar harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani tidak turun drastis selama masa panen.
Salah satu langkah yang dilakukan Bapanas untuk menjaga harga gabah di tingkat petani, kata Arief, adalah dengan memberlakukan fleksibilitas kepada Perum Bulog untuk HPP gabah kering panen menjadi Rp6.000 per kilogram (kg) dari yang sebelumnya Rp5.000 per kg.
Simak Juga : Saksi Prabowo: Bansos Kerap Dimanfaatkan Caleg, Bukan Capres
Lebih lanjut Arief menyampaikan bantuan pangan beras menjadi salah satu program pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi, utamanya inflasi beras.
“Untuk itu, penyaluran banpang (bantuan pangan) beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) ke seluruh penjuru Indonesia, selalu menjadi perhatian Presiden Joko Widodo dalam setiap kunjungan kerja ke daerah,” pungkasnya.
