BeritaNasionalPolitikUmum

Puan Maharani Ajak Reformasi Transportasi Publik Demi Keselamatan Masyarakat

BIMATA.ID, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak perlu adanya reformasi dalam sektor transportasi publik di Indonesia guna menjamin keselamatan masyarakat. Ia menyoroti bahwa banyak kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa dan cedera seringkali terjadi karena kelalaian dan juga kurangnya infrastruktur transportasi yang memadai.

“Reformasi dalam bidang transportasi publik sangat penting dilakukan untuk menjamin keselamatan masyarakat kita. Karena kurangnya infrastruktur transportasi, khususnya pada angkutan umum, kerap mengancam nyawa warga,” kata Puan melalui keterangannya, di Jakarta, pada Kamis (19/10/2023).

Puan juga mengomentari serangkaian kecelakaan kereta api yang terjadi di dekat Stasiun Kalimenur, Sentolo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Selasa (17/10) yang lalu. Kecelakaan ini dimulai ketika Kereta Api (KA) Argo Semeru rute Surabaya-Jakarta tiba-tiba tergelincir dari rel.

Baca Juga : Rumah Indonesia Dukung Erick Thohir Sebagai Bacawapres Untuk Mendampingi Prabowo Subianto

Ketika sebagian gerbong KA Argo Semeru keluar dari rel, tiba-tiba melintas KA Argo Wilis dari arah Bandung ke Surabaya. Meskipun KA Argo Wilis sempat mengerem, kecelakaan tak terelakkan, dan gerbong KA Argo Semeru yang tergelincir ditabrak oleh KA Argo Wilis. Meskipun ada penumpang yang terluka, Puan bersyukur bahwa tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

“Beruntung kecelakaan kereta api kemarin tidak ada korban meninggal dunia, walau kita menyayangkan ada sejumlah penumpang yang terluka. PT KAI harus memastikan semua korban mendapat perawatan medis terbaik,” ujar Puan, yang juga merupakan perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI.

Puan meminta PT KAI dan Kemenhub untuk menyelidiki penyebab kecelakaan yang diduga disebabkan oleh anjloknya rel. Ia berpendapat bahwa suhu panas yang tinggi akibat cuaca panas dapat mengubah kondisi rel kereta api, dan oleh karena itu, penyelidikan harus dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

“Harus diketahui apa penyebab dari kecelakaan ini sehingga bisa menjadi evaluasi agar tidak lagi terjadi kecelakaan. PT KAI bersama Kemenhub juga harus rutin melakukan pengecekan. Tak cukup hanya pada angkutan keretanya saja, tapi juga bagian rel dan infrastruktur lainnya,” ucap Puan.

Ia juga menekankan bahwa cuaca ekstrem, seperti musim kemarau yang panjang atau musim hujan dengan potensi bencana, membutuhkan perhatian khusus dari penyedia layanan transportasi publik untuk memastikan keselamatan penumpang.

Cek Juga : Prabowo Janji Akan Selesaikan Masalah Sengketa Lahan Petani

Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), tercatat sebanyak 204.447 orang menjadi korban kecelakaan angkutan jalan di Indonesia pada tahun 2022, meningkat sebesar 33% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat 153.732 korban. Kemenhub juga melaporkan adanya 13 kecelakaan kereta api pada tahun yang sama, meskipun tidak ada korban jiwa. Sedangkan untuk transportasi laut, terdapat 89 kecelakaan dengan 69 korban jiwa, dan 20 kecelakaan pesawat di Indonesia sepanjang tahun lalu.

Dengan mengacu pada data kecelakaan ini, Puan berpendapat bahwa reformasi keselamatan transportasi publik yang signifikan sangat diperlukan untuk mengurangi angka kecelakaan dan melindungi masyarakat. Ia menegaskan bahwa jumlah korban jiwa akibat kecelakaan transportasi publik yang tinggi mengancam ribuan nyawa warga Indonesia setiap tahun, dan banyak masyarakat mengalami cedera serius.

“Banyaknya nyawa rakyat kita yang hilang akibat kecelakaan transportasi umum menunjukkan sangat dibutuhkannya reformasi keselamatan pada moda transportasi publik,” tegas Puan.

Puan juga menyadari bahwa kecelakaan transportasi publik memiliki dampak yang luas, tidak hanya pada sektor keselamatan, tetapi juga pada kesehatan masyarakat dan sektor ekonomi.

“Dampak ekonomi dari kecelakaan transportasi publik juga tidak bisa diabaikan. Di antaranya biaya perawatan medis dan pemulihan, hilangnya produktivitas korban, serta kerugian bisnis akibat penutupan jalan dan perbaikan infrastruktur,” ujarnya.

Untuk mengatasi masalah keselamatan di jalan, Puan menekankan bahwa reformasi keselamatan transportasi publik harus melibatkan langkah-langkah yang lebih terarah dan komprehensif.

“Reformasi yang pertama yakni dengan peningkatan infrastruktur dari masing-masing moda transportasi. Pemerintah perlu berinvestasi dalam perbaikan infrastruktur jalan, termasuk perawatan yang rutin, perluasan jalan, serta penerapan teknologi canggih untuk memantau kondisi rute transportasi,” papar Puan.

“Selanjutnya penting juga dilakukan peningkatan kampanye edukasi yang efektif dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas. Ini akan membantu meningkatkan kesadaran pengemudi dan mengurangi perilaku berisiko pada moda transportasi apapun,” sambungnya.

Tak hanya itu, Puan juga meminta agar Pemerintah mengawasi ketat agar semua angkutan publik memenuhi standar keselamatan yang ketat. Menurutnya, hal ini mencakup pemeriksaan berkala, regulasi keamanan, dan insentif untuk penggunaan kendaraan yang lebih aman.

“Reformasi keselamatan pada seluruh moda transportasi akan memiliki dampak positif yang signifikan dalam berbagai hal. Baik untuk memastikan keselamatan masyarakat saat bertransportasi, dan juga demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak jangka panjang bagi rakyat,” jelas Puan.

Puan menyadari bahwa reformasi keselamatan transportasi publik bukanlah tugas yang mudah, namun ia menegaskan bahwa ini adalah langkah yang harus diambil untuk melindungi keselamatan rakyat Indonesia saat bergerak dan juga mendukung produktivitas ekonomi negara.

“Sudah waktunya kita bersama-sama berkomitmen untuk menciptakan jalan yang lebih aman bagi setiap warga Indonesia. Keselamatan adalah hak asasi setiap individu, dan melindungi keselamatan warga adalah tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

“Dengan berkurangnya kendaraan di jalanan, pastinya risiko maupun potensi kecelakaan lalu lintas juga menjadi lebih minim. Keselamatan masyarakat pun menjadi lebih terjamin,” tambah Puan.

Kemudian, reformasi transportasi publik juga dapat membantu mengurangi emisi karbon dan dampak perubahan iklim. Jika moda transportasi umum memiliki kualitas tinggi, maka masyarakat akan lebih cenderung menggunakan sarana angkutan publik daripada kendaraan pribadi.

Simak Juga : Prabowo Subianto Dapat Dukungan dari Petani dan Nelayan di Batang

Selain mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas, berkurangnya jumlah kendaraan di jalan juga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas udara, yang merupakan masalah besar di Indonesia. Puan menekankan bahwa dengan berkurangnya jumlah kendaraan, akan ada efisiensi bahan bakar dan pengurangan emisi gas rumah kaca, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Lebih lanjut, Puan menekankan bahwa penurunan angka kecelakaan lalu lintas transportasi publik harus didukung oleh penegakan hukum yang ketat, aturan standar keselamatan yang lebih tinggi, pendidikan publik yang intensif, dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

“Reformasi ini tidak hanya akan menyelamatkan nyawa masyarakat, tetapi juga akan memberikan dampak positif yang signifikan secara keseluruhan pada dunia transportasi Indonesia,” tutupnya.

Tags

Tulisan terkait

Bimata
Close