BIMATA.ID, Jakarta – Dalam menghadapi pesta demokrasi yang semakin mendekat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilihan umum diminta untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi mereka. Situasi yang sangat dinamis ini menuntut kerja sama yang kuat dari semua pihak, mengingat banyaknya perubahan peraturan yang muncul seiring persiapan yang ketat.
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, mengungkapkan pentingnya menjaga koordinasi antara KPU dan Bawaslu dengan baik. Kedua lembaga ini harus bekerja sebagai satu kesatuan yang diatur oleh undang-undang, sehingga komunikasi dan koordinasi yang intensif adalah kunci untuk menghindari tumpang tindih dan saling mencemarkan nama baik.
Doli juga menekankan bahwa KPU dan Bawaslu harus tunduk pada peraturan yang ada dan tidak boleh mengambil inisiatif atau membuat kebijakan sendiri yang bertentangan dengan peraturan. Hal ini disampaikan Ahmad Doli Kurnia Tanjung usai mengikuti pertemuan Tim Kunker Reses Komisi II DPR RI, di Medan, Sumatera Utara, Senin (9/10).
Baca Juga : Jalankan Instruksi Prabowo, Tim Dokter Keliling Berikan Pengobatan Gratis ke Masyarakat
Selanjutnya, Doli membahas rencana Pemerintah untuk mengadakan Pilkada Serentak pada bulan September. Dia menyoroti kesiapan Pemerintah Daerah dalam hal anggaran dan menekankan pentingnya menyelesaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai waktu. Dia mengajak pihak terkait untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah masing-masing, baik KPU maupun Bawaslu.
Doli juga mendorong KPU dan Bawaslu untuk memiliki jaminan kerja atau asuransi, yang telah menjadi perjuangan lama Komisi II DPR RI. Meskipun anggaran pemilihan umum besar, mencapai sekitar 110 triliun rupiah, Doli berpendapat bahwa kenyamanan kerja juga perlu diperhatikan. Dia mengharapkan agar asuransi ini dapat dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Simak Juga : Melalui Dokter Keliling, Prabowo Menyapa dan Beri Pengobatan Gratis ke 584 Warga
Doli mencatat bahwa beberapa daerah di Sumatera Utara sudah sepakat untuk menambahkan anggaran jaminan kerja ini ke KPU. Dia berpendapat bahwa penambahan anggaran ini tidak akan terlalu besar jika dibagi ke seluruh daerah. Oleh karena itu, Doli mendorong para kepala daerah, Gubernur, Bupati, dan Walikota, untuk memasukkan anggaran jaminan kerja ini dalam APBD mereka.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, Agus Arifin, menyatakan kesiapannya untuk menyelenggarakan pesta demokrasi di Provinsi Sumut. KPU telah melakukan verifikasi dokumen terkait persyaratan calon sejak tanggal 4-18 Oktober 2023 dan siap melaksanakan semua ketentuan dan peraturan yang ada.
