PBNU Pastikan Tak Terlibat Politik Praktis

BIMATA.ID, Jakarta – Ketua Komisi Rekomendasi Munas dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU), Ulil Abshar Abdalla menyampaikan, hasil rekomendasi terkait sikap politik NU dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Ulil mengatakan, NU tak tertarik terlibat dalam politik dukung-mendukung satu nama atau partai.

“Bahwa NU tak tertarik untuk terlibat dalam politik dukung mendukung. Bukan politik untuk mendukung satu nama atau satu partai,” katanya, saat konferensi pers di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa (19/09/2023).

Baca juga: Prabowo Perintahkan Seluruh Kader Gerindra, Cek Harga Sembako dan Kondisi Pasar

Ia mengemukakan, NU berpolitik berdasarkan nilai apa yang hendak diperjuangkan. Pasalnya, nilai tersebut harus didasarkan pada kemaslahatan hingga keadilan.

“NU berpolitik berdasarkan nilai. Bagi NU yang penting adalah bukan siapa dan partai apa yang didukung, tapi nilai apa yang hendak diperjuangkan. Politik adalah harus didasarkan pada nilai-nilai kemaslahatan, kesejahteraan, dan keadilan. Itu adalah rekomendasi kita terkait politik elektoral atau politik mendatang,” ujar Ulil.

Lihat juga: Ganjar, Prabowo dan Anies Akan Paparkan Gagasan Pilpres 2024 di UGM

Ulil menyampaikan, pedoman berpolitik bagi nahdliyin atau warga NU. Pedoman itu merujuk pada Muktamar NU pada 1989 di Krapyak, yakni:

1. Politik bagi NU adalah bentuk keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Berpolitik haruslah didasarkan pada wawasan kebangsaan untuk menjaga keutuhan bangsa.
3. Berpolitik adalah wujud dari pengembangan kemerdekaan yang hakiki untuk mendidik kedewasaan warga guna mencapai kemaslahatan bersama.
4. Berpolitik harus diselenggarakan dengan akhlakul karimah seusai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah.
5. Berpolitik harus diselenggarakan dengan kejujuran didasari pada moralitas agama, konstitusional, adil, sesuai dengan norma-norma dan peraturan yang disepakati.
6. Berpolitik dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional, bukan malah menghancurkannya.
7. Berpolitik dengan alasan apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepeningan bersama dan memecah belah bangsa.
8. Perbedaan aspirasi politik di kalangan warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadu dan saling menghargai satu sama lain.
9. Politik harus mendorong tumbuhnya masyarakat yang mandiri sebagai mitra pemerintah. Sehingga penyelenggaraan negara tak boleh bersifat state heavy, melulu dikuasai pemerintah dengan abaikan aspirasi masyarakat melainkan bersifat dua arah dan timbal balik.

Simak juga: Dukung Prabowo, AHY Pamit ke Puan

[MBN]