BeritaNasional

Menko PMK dan Kepala Gugus Tugas Tak Kompak soal Relaksasi PSBB

BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membuat kebijakan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tetapi pemerintah tengah membuat skenario untuk mengurangi PSBB.

“Yang perlu saya tekankan, tidak ada pelonggaran PSBB, tapi bahwa akan ada pengurangan-pengurangan pembatasan, memang iya. Karena itu sedang dikaji seperti yang disampaikan Menko Ekonomi,” kata Muhadjir dalam keterangan persnya usai rapat terbatas yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (18/5).

pernyataan Muhadjir itu sangat berbeda dengan yang disampaikan oleh Kepala Gugus Tugas penanganan COVID-19, Doni Monardo. Padahal keduanya memberikan keterangan pers di waktu dan forum yang sama. Doni justru mengatakan bahwa dalam dua minggu ke depan pemerintah masih belum ingin menerapkan pengurangan PSBB.

  1. Muhadjir sebut pengurangan PSBB untuk tingkatkan produktivitas masyarakat

Muhadjir menyampaikan, adanya rencana relaksasi PSBB tersebut agar masyarakat kembali produktif di tengah pandemik COVID-19. Sebab, Presiden Jokowi sudah meminta masyarakat hidup berdampingan dengan COVID-19.

“Kali ini adalah difokuskan kepada upaya kita untuk mengurangi pembatasan sosial. Jadi mengurangi Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dalam rangka untuk meningkatkan atau memulihkan produktivitas,” kata Muhadjir.

  1. Doni katakan dalam dua minggu kedepan pemerintah belum ada keputusan pengurangan PSBB

Berbeda dengan Muhadjir, Doni justru mengatakan bahwa pemerintah belum memutuskan untuk menerapkan kebijakan relaksasi PSBB. Pemerintah, lanjut dia, akan mengkaji data-data di lapangan terlebih dahulu sebelum memutuskan.

“Arahan dari Bapak Presiden sampai dengan satu dan dua minggu kedepan belum ada kebijakan pengurangan pembatasan, sehingga apa yang hari ini disampaikan adalah sebuah rencana tentang skenario yang nantinya akan tergantung dari data-data lapangan,” jelas Doni dalam keterangan pers usai rapat terbatas yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (18/5).

Doni kembali menegaskan bahwa selama dua minggu kedepan belum ada keputusan pengurangan PSBB.

“Jadi kami ulangi kembali bahwa 1-2 minggu kedepan belum ada kebijakan pengurangan pembatasan. Yang dibahas hari ini oleh Bapak Presiden adalah skenario yang mana seluruhnya tergantung dari data-data lapangan,” katanya lagi.

  1. Jokowi tegaskan pemerintah belum terapkan kebijakan pelonggaran PSBB namun sedang direncanakan

Sebelumnya, Presiden Joko “Jokowi” Widodo menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal itu disampaikan Jokowi untuk meluruskan isu yang beredar bahwa relaksasi PSBB sudah diterapkan pemerintah.

“Saya ingin tegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Karena jangan muncul keliru ditangkap masyarakat, pemerintah sudah melonggarkan PSBB. Belum, belum ada kelonggaran PSBB,” ujar Jokowi dalam rapat terbatas yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (18/5).

Jokowi menyebut yang tengah dipersiapkan pemerintah saat ini hanya skenario perencanaannya saja. Namun, keputusan pelonggaran PSBB masih belum diterapkan.

“Yang kita siapkan baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran yang akan diputuskan setelah ada timing yang tepat, serta melihat data-data dan fakta-fakta di lapangan. Biar semuanya jelas karena kita harus hati-hati, jangan keliru kita memutuskan,” jelas Jokowi.

Sumber : IDN Times

Facebook Comments

Tulisan terkait

Bimata
Close