Berita Internasional Nasional Peristiwa Umum

DPR Minta Pemerintah Benahi Manajemen Penyelenggaraan Haji

3 Juli 2023

BIMATA.ID, Jakarta – Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah membenahi sistem manajemen penyelenggaraan ibadah haji agar jemaah semakin nyaman saat beribadah. Hal ini menyusul banyaknya kendala teknis yang ditemukan dalam penyelenggaraan haji tahun 2023.

“Ada faktor cukup penting yang selama ini tidak kita perhatikan, karena kan lebih fokus pembahasannya anggaran haji. Faktor yang penting salah satunya manajemen penyelenggaraan haji,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka dalam keterangan tertulis, Minggu (2/7/2023).

Diah merupakan salah satu anggota Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR yang bertugas memantau pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan hasil pengawasannya, menurutnya sistem manajemen penyelenggaraan haji dan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas menjadi persoalan paling utama yang harus dibenahi pemerintah.

Seperti diketahui, kuota jemaah haji Indonesia tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sekitar 230 ribu orang. Kenaikannya mencapai lebih dari 2 kali lipat dibanding tahun lalu, sebab sebelumnya Pemerintah Arab Saudi hanya memberikan kuota jemaah haji Indonesia sebanyak 100 ribu orang.

Diah menilai manajemen krisis dalam penyelenggaraan haji kali ini belum optimal. Apalagi banyak jemaah haji lansia yang diprioritaskan untuk berangkat tahun ini sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang memberlakukan batasan usia untuk keberangkatan haji.

“Terlebih sekarang mengambil kebijakan 30 persen lansia, berarti ada 70 ribu lansia jemaah haji Indonesia kali ini. Artinya beban kerja teknis bagi pendamping kan jadi lebih meningkat tapi ini menurut saya ujian bagi tata kelola manajemen haji kita,” jelasnya.

Karena keterbatasan para lansia dalam beribadah, lanjutnya, peran pengawas haji menjadi krusial dalam menyukseskan penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama (Kemenag).

“Ada jemaah yang sebetulnya secara kesehatan sudah berat dan perlu mendapat bantuan. Walaupun tentu orang kadang ingin berangkat haji, tapi lansia-lansia memang secara fisik sudah butuh asisten personal,” papar Diah.

“Nah pendekatannya belum kita bicarakan, jadi kita harus bisa memberi perhatian lebih pada kualitas pelayanannya secara kualitatif,” tambahnya.

Ia berharap Kemenag dapat menugaskan lebih banyak petugas haji, khususnya pendamping lansia. Dengan adanya peningkatan pendamping, hal ini dinilai dapat membantu para jemaah lansia yang kesulitan saat menunaikan ibadah haji.

“Hari ini pendamping haji perannya menjadi sangat penting. Saat ini nggak bisa personal asisten karena kapasitas kuota petugas nggak bisa menangani person to person,” sebutnya.

Kemudian ada masalah lain soal terlantarnya sejumlah jemaah haji usai menunaikan ibadah wukuf di Arafah. Ia mencontohkan persoalan toilet mungkin jadi hal sepele di hari-hari, namun saat pelaksanaan haji menjadi sangat signifikan apalagi bagi lansia.

“Toilet itu ngantre-nya kurang lebih satu jam karena jumlah jemaahnya yang luar biasa. Nah antre satu jam ini yang lansia kan kasihan. Kita melihatnya sedih. Keran juga kemarin ada yang bocor. Ada juga lansia-lansia yang itu di Mina jalan ke Jamarat, padahal harusnya bisa dibadalkan,” tuturnya.