BIMATA.ID, Jakarta- Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Brian Sri Prahastuti mengatakan pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting 14 persen pada 2024. Ia menjelaskan penurunan stunting bersifat multidimensi, yakni tidak hanya menjadi beban sektor kesehatan sehingga keberhasilannya ada pada sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.
“Stunting tidak hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga bersama-sama dengan pemerintah daerah. Jadi kalau terdapat hambatan atau tantangan dalam pelaksanaan berbagai rencana aksi di daerah, sampaikan kepada pemerintah pusat,” ujarnya, Kamis, 22 Juni 2023.
BACA JUGA: Prabowo Kenakan Jaket Berlogo Angka 08 Saat Nobar di GBK, Netizen: Kode Presiden RI ke-8
Presiden Joko Widodo, ujarnya, terus memantau capaian program penurunan stunting melalui instrumen Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev) dan Database Isu Strategis (Distra). Dari hasil monitoring dan evaluasi (monev) KSP ada beberapa daerah yang lebih dulu berhasil menurunkan prevalensi stunting.
“Praktik baik ini harus dapat direplikasi ke daerah lain agar target prevalensi stunting 14 persen dapat kita capai,” tutupnya.
BACA JUGA: IKSPI Kera Sakti: Prabowo Selalu Rangkul Semua Insan Perguruan Pencak Silat
Presiden Joko Widodo menargetkan penurunan prevalensi stunting sebesar 14 persen pada 2024. Dalam mengejar target tersebut, dibutuhkan setidaknya penurunan sekitar 3,8 persen per tahun hingga 2024 nanti. Pada 2022 angka stunting Indonesia yakni 21,6 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) terbaru yakni 2022.
Presiden Jokowi sebelumnya menyampaikan kekesalannya atas penanganan program stunting di daerah. Sebab, anggaran penanganan stunting tidak optimal dan tidak tepat sasaran.
BACA JUGA: Prabowo Kenakan Jaket Berlogo Angka 08 Saat Nobar di GBK, Netizen: Kode Presiden RI ke-8
Menurut Presiden, anggaran di daerah lebih banyak untuk rapat-rapat ataupun hal-hal yang tidak konkrit. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Internal Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pekan lalu.
