BIMATA.ID, NTB- Penggunaan pupuk kimia untuk sektor pertanian akan ditekan Pemprov NTB. Targetnya, 7 hingga 8 tahun lagi terjadi keseimbangan pemanfaatan pupuk kimia dengan organik.
”Ke depan sudah mengarah pada penyeimbangan. Tapi gol yang kami harapkan, pemanfaatan pupuk organik bisa lebih besar,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB Fathul Gani.
Penggunaan pupuk organik sudah mulai dilakukan di Provinsi NTB. Namun, belum begitu masif. Karena itu, distanbun akan lebih masif lagi melakukan sosialisasi terkait manfaat dari pupuk organik.
Fathul mengatakan, distanbun berencana membuat demplot. Sebagai percontohan kepada petani mengenai efek dari penggunaan pupuk organik dan kimia.
”Sehingga ada pembanding. Dan petani bisa beralih,” ujarnya.
Area percontohan tersebut akan dibuat di lahan pertanian milik pemerintah. Selanjutnya dilakukan pada area kelompok tani yang mendapat pembinaan dari penyuluh.
Proses penyadaran soal penggunaan pupuk organik bisa dilakukan juga melalui penyuluh. Sehingga terbangun satu persepsi dari petani mengenai manfaat dari pupuk organik.
”Jadi tidak ada lagi nanti teriak-teriak mana pupuk. Karena pupuk selalu bicara urea,” sebut Fathul.
Ia mengakui butuh waktu mengenai penggunaan pupuk organik. Apalagi jika melihat luas areal tanam di Provinsi NTB yang mencapai hingga 260 ribu hektare. Karena itu, penerapan dan sosialisasinya dilakukan dengan perlahan namun tetap berkesinambungan.
Dengan semakin banyaknya petani menggunakan pupuk organik, bisa menjadi solusi atas masalah kekurangan pupuk subsidi. Masalah yang kerap terulang di Provinsi NTB setiap tahunnya.
Kurangnya pupuk subsidi tak lepas dari kuota yang diberikan pemerintah. Fathul menyebut pemerintah memberikan kuota pupuk subsidi hanya 48,90 persen dari usulan pada tahun ini. Persentase tersebut setara dengan sekitar 202 ribu ton yang telah dibagi ke kabupaten/kota.
”Itu mengapa kami butuh menyeimbangkan (penggunaan) pupuk organik dengan kimia,” tandas Fathul.
Sementara itu, Gubernur NTB Zulkieflimansyah menyebut sudah ada banyak pihak yang mampu membuat pupuk organik. Termasuk pemerintah. Namun, pemerintah tetap berhati-hati terkait dengan kebijakan produksi pupuk organik.
”Kan harus melihat kemampuan juga. Jangan sampai sudah ada kebijakan, malah pupuknya tidak tersedia. Petani ini kan tidak bisa ada kata terlambat,” kata Zul.
Karena itu, ia mengatakan pemanfaatan pupuk organik dilakukan secara bertahap. Begitu juga dengan sosialisasinya.
(ZBP)
