BIMATA.ID, Jakarta- Pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai mengantui kalangan buruh dan pekerja. Industri tekstil, misalnya, sudah mulai melakukan PHK karyawannya, lalu langkah seperti apa yang akan ditempuh pemerintah untuk mengatasi badai PHK yang mulai marak terjadi.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, pemberian bantuan sosial (bansos) untuk mengantisipasi gelombang PHK bukan merupakan langkah yang tepat.
Seperti yang diketahui, bantuan sosial yang selama ini diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, beberapa bansos yang diberikan juga diperuntukkan agar kelompok masyarakat bawah bisa hidup dengan layak dan harapannya dalam jangka panjang bisa memperbaiki taraf hidupnya.
“PHK dan pemberian bansos bukanlah hal linear yang kemudian bisa menghadang tren PHK yang saat ini sedang terjad,” ujar Yusuf, Minggu (06/11/2022).
Menurutnya, pemberian bansos untuk mereka yang terkena PHK hanya solusi sementara saja. Pemerintah perlu memberikan upaya lain memastikan iklim investasi yang cukup baik, sehingga investor bisa menanamkan modalnya di Indonesia dan harapannya bisa menarik kembali para angkatan kerja di dalam negeri.
Yusuf juga mengatakan, pemerintah juga perlu memberikan insentif bagi perusahaan yang melakukan PHK dengan tujuan agar bisa mengerem terjadinya tren PHK, misalnya dengan insentif pajak dan atau harga gas/listrik tertentu untuk industri tersebut untuk periode waktu tertentu.
“Sekali lagi (bansos) ini hanya untuk sementara, pemerintah perlu mendorong percepatan reindustrialisasi agar mereka (angkatan kerja) bisa kembali masuk ke lapangan kerja,”pungkasnya.
(ZBP)
