BIMATA.ID, Jakarta- Ketua Banggar DPR Said Abdullah mendesak pemerintah segera menghapus ‘subsidi’ yang diberikan untuk BBM jenis Pertamax.
Desakan tersebut disampaikan setelah melihat data yang dipaparkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa mayoritas yang menikmati Pertamax adalah orang mampu. Padahal, sasaran pemerintah adalah masyarakat menengah yang rentan.
“Yang besar itu sebenarnya kompensasinya, bukan subsidinya. Kompensasi itu dinikmati oleh Ketua Banggar, Dirjen Pajak, semua kita menikmati kompensasi,” ujarnya di ruang rapat Banggar, Selasa (30/08/2022).
Oleh karenanya, ia menyarankan pemerintah segera menghilangkan anggaran untuk kompensasi Pertamax dan melepaskan sesuai harga pasar atau keekonomiannya.
“Dan lebih terkejut lagi, subsidi BBM itu hanya Rp74,9 triliun, yang berat itu Rp273 triliun untuk kompensasi. Pertamax itu kalau tidak keliru Rp12.500, angka keekonomiannya Rp16.250, kompensasinya Rp4.000. Besar itu subsidi kompensasi. Jadi dihapus saja, diubah,” terangnya.
Bahkan, ia menyarankan agar subsidi energi secara keseluruhan dihapuskan dan diganti menjadi non energi. Misalnya, untuk bantuan langsung tunai (BLT), bantuan upah tenaga kerja, hingga bantuan sosial (bansos) produktif bagi UMKM.
“Mohon dipikirkan juga kompensasi ini yang sudah sedemikian dahsyat. Sudah harus diubah, tidak boleh lagi. Mari kita akhiri, bukan hanya pada subsidinya, tapi juga terhadap kompensasinya,” pungkasnya.
(ZBP)
