Tak Minta Maaf Soal 12 Pelanggaran HAM, Pemerintah Dinilai Arogan

8 Mei 2023

BIMATA.ID, Jakarta- Pemerintah dinilai memperlihatkan sikap arogan dengan menyatakan tidak menyampaikan permintaan maaf terhadap korban dan ahli waris 12 kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat Pernyataan penolakan menyampaikan permintaan maaf itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan usai rapat membahas kelanjutan penyelesaian pelanggaran HAM berat non-yudisial bersama Presiden Jokowi pada Selasa (02/05/2023) lalu.

“Kami menilai, pernyataan tersebut secara terang menunjukan wajah arogansi negara atas luka dan dosa yang telah ditorehkan kepada para keluarga korban Pelanggaran HAM Berat masa lalu,” kata Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Fatia Maulidiyanti, Minggu (07/05/2023).

Menurut Fatia, korban dalam kasus pelanggaran HAM berat adalah orang-orang yang telah mengalami penderitaan akibat penyalahgunaan kekuasaan (commission/omission Badan/Pejabat Pemerintahan yang melawan hukum).

Fatia mengatakan, berdasarkan hukum yang berlaku universal, negara sebagai pengemban tugas atau duty bearer memiliki serangkaian kewajiban yang harus dilakukan secara holistik terhadap para korban kasus pelanggaran HAM berat.

Bentuk kewajiban oleh negara, kata Fatia, adalah untuk mengingat (duty to remember), kewajiban untuk menuntut pidana (duty to prosecute), kewajiban untuk mengembalikan keadaan korban (duty to redress) serta kewajiban untuk menjamin tak ada lagi repetisi pelanggaran HAM (non-recurrence).

“Dalam pengalaman internasional, Pemerintah juga dapat belajar dari pemerintah Afrika Selatan pasca politik apartheid runtuh dengan berani meminta maaf, mengakui dan mempertanggungjawabkan kesalahannya,” ucap Fatia.