BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Lolly Suhenty menilai, perlu persamaan makna politisasi SARA dan politik identitas sebagai mitigasi bagi Bawaslu lakukan pencegahan.
Hal ini disampaikan Lolly Suhenty saat dirinya membuka diskusi lintas iman Bawaslu bersama para tokoh agama di Jakarta, Dalam rangka melakukan pencegahan Politisasi SARA di Pemilu 2024.
“Diharapkan, diskusi kali ini menghasilkan persamaan definisi guna membantu Bawaslu membuat strategi menangkal politisasi SARA dan politik identitas,” kata Lolly Suhenty, dikutip dari website resmi Bawaslu RI, Senin (27/03/2023).
Baca Juga : Disebut Namanya di Lagu Ojo Dibandingke, Prabowo Malah Sebut Nama Jokowi
Lolly mengatakan, penyamaan definisi dengan para tokoh agama lintas iman ini, menjadi momentum Bawaslu lebih kuat dalam hal pencegahan Politisasi SARA dan Politik Identitas.
“Ini jadi momentum yang tepat bagi Bawaslu untuk memastikan kita kuat dalam pencegahan. Sebaik-baiknya upaya memastikan kualitas demokrasi kita makin baik, tentu dilihat dari seberapa kita melakukan pencegahan dan menindak jika ada pelanggaran,” imbuhnya.
Cek Juga : Luar Biasa, Prabowo Sebut Tidak Punya Waktu dan Energi Untuk Sekedar Dendam dan Sakit Hati
Selain itu, Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan, dalam hal menanggulangi politisasi SARA dan politik identitas, Bawaslu lebih mengedepankan konteks pencegahan. Artinya, akan melakukan teguran-teguran bagi para peserta pemilu untuk tidak melakukan hal yang termasuk dalam kategori pelanggaran.
“Kami lakukan pencegahan terlebih dahulu baru penindakan, itu bagian dari konsep pemilu gotong-royong,” ujarnya.
Simak Juga : Gestur Prabowo Saat Izin Masuk Mobil Jokowi Tuai Pujian Warganet
Di awal acara, Plh Sekjen Bawaslu La Bayoni menjelaskan tujuan dari diadakannya diskusi tersebut, agar para tokoh agama dapat memunculkan gagasan dalam mewujudkan pemilu damai dan berkualitas.
“Maka berkaca dari hal tersebut, kami (Bawaslu) berinisiatif melakukan fgd,” ucapnya.
Diketahui, dalam kegiatan diskusi ini dihadiri oleh para tokoh dari Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Dewan Rohaniwan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI, Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
