BIMATA.ID, Karawang – Ratusan Warga Karawang yang tergabung Sentral Gerakan Rakyat Karawang (Segrak), menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Bupati Karawang pada Kamis 23 Februari 2023.
Kurang lebih ada 500 demonstran berkumpul di halaman islamic center dari jam 9 Pagi, mereka berjalan menuju halaman Kantor Bupati.
Dadan Suhendarsyah sebagai Inisiator aksi Segrak mengungkapkan, aksi tersebut ditujukan untuk meminta penjelasan Bupati Karawang, terkait dana hibah 10 milyar yang diserahkan Pemerintah Daerah (Pemda) ke instansi luar Karawang.
“Karena hibah yang diterbangkan keluar Karawang jadi polemik, hampir seminggu hingga hari ini belum ada penjelasan langsung dari Bupati. Saya kira, Bupati harus secepatnya menjelaskan secara kronologis kepada kami,” kata Dadan, dikutip dari beritapasundan, Jumat (24/02/2023).
Baca Juga : Prabowo Boyong Industri Pertahanan Lokal Unjuk Gigi di IDEX UEA
Menurut Dadan, dana hibah 10 milyar yang dikeluarkan itu setidaknya cukup untuk membenahi beberapa persoalan yang ada di internal (Karawang).
“Itu cukup untuk 50 ruang kelas baru, ngasih pendidikan layak ke 200 gen penerus, cukup untuk membangun 200 rumah layak huni, cukup untuk 200 rulahu menghentikan tangisan pilu 600 anggota keluarga, mengatasi banjir, jalan rusak dan masih banyak lagi,” ucapnya.
Disamping itu, Hendra sebagai pengacara yang mengikuti aksi tersebut mengatakan, Segrak tidak akan berhenti mengawal persoalan dana hibah ini hingga mendapat kejelasan. Ia menyinggung, pemerintah kini sibuk dengan urusan stunting.
“Kali ini menjadi kritikan keras, dan kami tidak akan diam. Jika tidak ditindaklanjuti kita akan datangi terus karena ini persoalan perut masyarakat. Pemerintah sibuk mengurus stunting,” ujarnya.
Dadan menjelaskan, peserta Segrak yang turun kejalan merupakan gabungan dari Petani, Nelayan, masyarakat Utara, Selatan, Timur hingga Barat.
Simak Juga : Prabowo Pamerkan Inovasi Industri Karya Anak Bangsa di Kancah Internasional
Aksi tersebut berjalan kondusif, tidak ada tindakan anarkis, mereka hanya melakukan tabur bunga, orasi, dan tanda tangan solidaritas sampai akhirnya dipersilahkan masuk gedung.
“Kita semua akan meminta surat kepada DPRD untuk dimakzulkan, jika Bupati tidak bisa menjawab persoalan masyarakat,” pungkasnya.
