BIMATA.ID, Jakarta- Dalam menghadiri forum Parliamentary Hearing di Markas Besar (Perserikatan Bangsa-Bangsa) PBB di New York, Amerika Serikat beberapa waktu lalu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani menyuarakan, bahwa penyediaan layanan air bersih dan sanitasi merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.
Menurut dirinya, kerjasama global untuk mempercepat pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) bidang air bersih dan sanitasi melalui transfer teknologi, dukungan investasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola sangat krusial terutama bagi negara-negara berkembang.
Hal ini disampaikan Puan Maharani secara resmi kepada media Parlemen melalui keterangan tertulisnya, dikutip dari website DPR RI, pada Selasa (21/02/2023).
Baca Juga: Prabowo Dampingi Presiden Jokowi Lepas 140 Ton Bantuan Bahan Makanan ke Turki dan Suriah
Puan menekankan, bahwa di Indonesia penyediaan layanan air bersih merupakan tugas tanggung jawab negara sekaligus untuk memastikan keterjangkauan, ketersediaan, serta aksesibilitasnya.
“Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa investasi dan kontribusi sektor swasta sangat penting,” ucap Puan Maharani.
Mengingat, sambung Puan, untuk menyediakan layanan air bersih yang komprehensif, anggaran negara hanya mampu meliputi sekitar 30% dari kebutuhan finansial untuk membangun infrastruktur air bersih dan sanitasi.
Cek Juga: Prabowo Subianto Sapa Relawan Kemanusiaan yang Mengiringi Bantuan Ke Turki-Suriah
Oleh Sebab itu, Pihaknya membuka peluang investasi serta keterlibatan pihak swasta guna menunjang hal tersebut.
“Oleh karena itu, kami sangat membuka peluang investasi dan keterlibatan sektor swasta,” imbuhnya.
Sementara itu, Puan juga mengungkapkan empat hal yaitu peningkatan bantuan negara-negara maju untuk perbaikan infrastruktur dan transfer teknologi, pendanaan global.
Simak Juga: Pesan Prabowo kepada Pengurus HIPMI Baru: Selamat Berkarya untuk Indonesia Raya
