Tahun Depan, Pemerintah Berencana Terapkan Skema Normal untuk Kartu Prakerja
BIMATA.ID, Jakarta- Kartu Prakerja menjadi salah satu program Government to People yang paling masif di Indonesia. Hal itu terjadi karena Kartu Prakerja secara inklusif telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, program ini juga memanfaatkan teknologi dalam penyelenggaraannya sehingga turut membantu perekonomian sejak pandemi. Oleh karena itu, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi di 4,7% sampai 5,3%, maka pemerintah akan melanjutkan program Prakerja di tahun 2023.
Diketahui, Kartu Prakerja ini pun 100% dilakukan dengan online. Kegiatan kartu ini dimulai dari alur pendaftaran, penyaringan peserta, hingga penyelenggaraan pelatihan.
“Kartu Prakerja menjadi program dengan platform teknologi. apabila dengan sistem analog atau manual, tidak mungkin ada satu kementerian bisa meng-handle pendaftaran 40,8 juta dan memprosesnya. Jadi kalau tidak menggunakan digital, tidak menggunakan AI, ini tidak bisa. Termasuk juga bagaimana menyeleksi inclusiveness, kalau kita tidak menyaring dengan teknologi, tentu akan sulit,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Kamis (29/12/2022).
Dalam wawancara dengan salah satu stasiun TV belum lama ini, Airlangga menjelaskan hingga saat ini Kartu Prakerja telah menjangkau sekitar 3% penyandang disabilitas, 2,9% Pekerja Migran Indonesia, 47,59% penerima dari 212 Kabupaten/Kota lokus prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2020-2022, 19% berpendidikan SD atau sederajat, dat 49% perempuan. Tahun ini pun sedikitnya, sudah Rp 8,72 triliun insentif yang disalurkan.
Melihat keberhasilan dari program ini dan telah masuknya ke era new normal, pemerintah melalui Komite Cipta Kerja diharapkan bisa melanjutkan Kartu Prakerja secara offline dengan skema normal.
Sebagai informasi, dalam rangka menjaga resiliensi ekonomi Indonesia, pemerintah juga bergerak dengan transformasi struktural implementasi UU Cipta Kerja. Dengan implementasi UU Cipta Kerja ini bukan hanya transformasi struktural yang dilakukan, tetapi juga akan dilakukannya reformasi regulasi.
Lebih lanjut, Skema Normal sendiri merupakan skema program Kartu Prakerja memfokuskan bantuan untuk meningkatkan skill dan produktivitas angkatan kerja. Skema tersebut diimplementasikan dengan bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta dan juga insentif usai menyelesaikan pelatihan, beragam pelatihan skilling, reskilling, dan juga upskilling.
Skema Normal Kartu Prakerja ini telah disiapkan dengan adanya perubahan kedua Peraturan Presiden terkait Kartu Prakerja yang telah ditetapkan. Peraturan tersebut tertuang melalui Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2022 dan Permenko Nomor 17 Tahun 2022.
(ZBP)
