Pemkab Sinjai Gelontorkan Rp7,8 Miliar untuk Seragam Sekolah Gratis
BIMATA.ID, Makassar – Pemkab Sinjai telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp7,8 miliar lebih untuk seragam sekolah gratis bagi peserta didik SD dan SMP selama tiga tahun berturut-turut.
Dana yang digelontorkan Rp7,8 milar tersebut sudah menyentuh 20.065 peserta didik.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Sinjai, rincian penerima bantuan seragam sekolah, di antaranya pada 2019 menyentuh 6.747 peserta didik baru dengan besaran anggaran Rp2,4 miliar lebih, 2020 sebanyak 6.697 orang dengan alokasi anggaran Rp2,6 miliar lebih dan 2021 sebanyak 6.621 orang dengan alokasi anggaran Rp2,8 miliar lebih.
Kepala Bidang SMP Disdik Sinjai, Akbar Akib menuturkan, program unggulan yang direalisasikan sejak tahun pertama kepemimpinan Bupati Andi Seto Ghadista Asapa bertujuan untuk meringankan beban orangtua peserta didik.
Para orantua kata dia, tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk membeli seragam sekolah sebab sudah disiapkan oleh pemkab.
“Jadi selama program ini berjalan tahun 2019 lalu, orangtua siswa tidak lagi terbebani dengan seragam, tidak perlu lagi membeli seragam karena sudah disiapkan melalui program ini,” kata Akbar.
Selain seragam, bantuan ini juga menyentuh perlengkapan sekolah mulai dari tas hingga peralatan tulis menulis berupa buku beserta pulpennya. Bahkan sudah menyentuh sekolah swasta.
“Memang komplit sudah ada semua dari seragam, topi, dasi tas sampai buku dan pulpen ada semua kecuali sepatu yang tidak disiapkan. Jadi ini memang sangat membantu orangtua siswa karena sudah berkembang ke sekolah swasta,” jelasnya.
Bupati Sinjai Andi Seto Asapa mengatakan, sasaran pemberian bantuan seragam sekolah gratis ini, selain meringankan beban orangtua, program ini menjadi sebuah gerakan menjaring anak yang berhenti sekolah dan menekan angka putus sekolah.
“Program ini menjadi bagian dari upaya pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, dengan harapan dapat meningkatkan dan menunjang kualitas pendidikan di Sinjai,” katanya.
ASA akronim Andi Seto Asapa memastikan, program ini tetap berlanjut hingga akhir periode kepemimpinannya.
“Namanya pendidikan, ya harus diprioritaskan karena hak dasar masyarakat. Makanya program ini terus berlanjut meski keuangan daerah kita terbatas,” pungkasnya.
(HW)
