BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Republik Indonesia (RI), Luhut Binsar Pandjaitan, resmi melaporkan Direktur Lokataru, Haris Azhar dan Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti ke Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, Rabu, 22 September 2021.
Pelaporan yang dibuat Luhut tersebut berkaitan dengan pencemaran nama baik.
“Ya karena sudah dua kali dia gak mau. Saya kan harus mempertahankan nama baik saya, anak cucu saya. Jadi saya kira sudah keterlaluan, karena dua kali saya minta mereka minta maaf nggak mau minta maaf. Sekarang kita ambil jalur hukum, jadi saya pidanakan dan perdatakan,” ungkap Luhut, di Markas Polda (Mapolda) Metro Jaya, Rabu (22/09/2021).
Di tempat yang sama, Kuasa Hukum Luhut, Juniver Girsang mengatakan, Haris dan Fatia dituntut untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 100 miliar, karena dianggap telah mencemarkan nama baik.
“Rp 100 miliar ini kalau dikabulkan oleh Hakim, akan disumbangkan kepada masyarakat Papua. Itulah saking antusiasnya beliau (Luhut) membuktikan apa yang dituduhkan itu tidak benar dan merupakan fitnah pencemaran,” katanya.
Juniver menjelaskan, alasan kliennya melaporkan Haris dan Fatia ke Polda Metro Jaya lantaran tidak kunjung menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang dianggap tidak benar.
“Tidak ditanggapi. Tentu dalam hal ini, Luhut dalam pribadinya menanggapinya menggunakan haknya untuk diproses hukum. Untuk nanti diproses hukum inilah dibuktikan apa benar pernyataan itu apa tidak,” jelasnya.
Seperti diketahui, kasus itu bermula saat Haris dan Fatia menyinggung nama Luhut dengan perusahaan bisnis tambang di Papua melalui Channel YouTube Haris Azhar yang berjudul ‘Ada Lord Luhut Di balik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya Jendral BIN Juga Ada!!’.
Keduanya menyinggung perusahaan bernama PT Tobacom Del Mandiri, yang disebut sebagai anak usaha Toba Sejahtra Group sebagai pemain bisnis tambang di Papua. Toba Sejahtra Group sendiri sahamnya dimiliki oleh Luhut.
“PT Tobacom Del Mandiri ini Direkturnya adalah Purnawirawan TNI, namanya Paulus Prananto. Kita tahu juga bahwa Toba Sejahtra Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita, namanya adalah Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), The Lord, Lord Luhut. Jadi Luhut bisa dibilang bermain dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini,” papar Fatia dalam video tersebut.
“LBP, Lord Luhut,” jawab Haris.
[MBN]
