BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Investasi/Kepala BKPM Republik Indonesia (RI), Bahlil Lahadalia, meminta dilakukan audit mengenai kebutuhan industri semen dalam negeri. Jika ternyata kebutuhan semen masih tinggi, maka akan dibuka izin untuk pabrik baru.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Andre Rosiade, menjawab tantangan Bahlil tersebut.
“Saya menunggu tantangan saudara Bahlil Menteri Investasi untuk melakukan audit. Kita bisa saja. Kita siap buka data dan adu fakta. Apakah betul utilitas kita hanya 60 persen dan apakah betul kita overkapasitas,” ujarnya, Selasa (07/09/2021).
Apa yang disampaikannya merujuk pada debat panas antara Andre dan Bahlil dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi VI DPR RI pekan lalu. Saat itu ia menyatakan, Pemerintah RI tidak memiliki alasan untuk membuka izin pabrik semen baru, karena over kapasitas.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) ini, menyoroti mengenai pabrik semen di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang baru-baru ini mendapatkan izin dan bisa memproduksi semen sekitar 12 juta ton per tahun.
“Pak Bahlil telah menantang kami di Komisi VI bahwa seandainya itu tidak benar, maka akan buka izin impor. Oke silahkan buka. Tapi, ingat kalau benar-benar ternyata dalam audit itu, dinyatakan ada oversupply, berani nggak dia cabut izin pabrik yang di Kalimantan itu. Itu tantangan balik dari kami untuk saudara Bahlil. Dan dalam rapat ke depan, akan kami sampaikan tentang tantang balik,” terang Andre.
Legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Sumbar II ini, kemudian menjelaskan duduk persoalan mengenai izin pabrik semen yang seharusnya tetap dihentikan sementara. Produksi semen nasional berbanding dengan kebutuhan, surplus 50 juta ton per tahun.
“Saya ingin menyampaikan bahwa saat ini, Indonesia ini mengalami oversupply. Produksi semen setahun itu, hampir 120 juta ton per tahun. Dengan situasi Covid sekarang, itu konsumsi kita nyaris hanya 70 juta ton. Jadi, ada oversupply dalam setahun itu ada 50 juta ton. Nah, padahal pemerintah sendiri itu punya data bahwa tingkat pertumbuhan semen kita sampai 2025 itu hanya 4 persen satu tahun. Jadi, sampai 2030 kita itu tidak perlu membangun pabrik semen baru,” jelasnya.
“Yang kita terus terang agak bingung, pemerintah berjanji untuk melakukan morotorium tapi faktanya pemerintah masih memberikan izin, terakhir ini yang di Kutai Timur, yang di Kalimantan. Itu kapasitas produksinya 12 juta ton. Itu membahayakan industri semen yang sudah ada. Jadi untuk apa bangun pabrik baru? Saya ingin sampaikan kapasitas semen kita berlimpah,” sambung Andre.
Selain itu, lanjut Andre, ada praktik predatory pricing yang harus diperangi. Hal ini terbukti dari aduannya di KPPU terhadap semen PT Conch South Kalimantan Cement (CONCH). Perusahaan tersebut diwajibkan membayar Rp 22 miliar karena terbukti melakukan predatory pricing.
“Saya adalah pelapornya di sini. Dan perkara ini sudah inkrah di MA. Jadi aneh kalau pemerintah terus membuka izin pabrik semen baru. Ini untuk siapa? Untuk Indonesia atau untuk investor?” tutur Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
[MBN]
