BIMATA.ID, Jakarta – Rencana pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) senilai Rp 1,7 kuadriliun dinilai tak masuk akal. Terlebih, anggaran ini harus habis pada tahun 2024.
“(nilai anggaran) memang sangat besar, dalam waktu tiga tahun (dihabiskan) itu tidak masuk akal,” ungkap Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Sjarifuddin Hasan (Syarief), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (07/06/2021).
Politikus Partai Demokrat ini menilai, situasi pandemi Covid-19 mestinya dipertimbangkan dalam penyusunan rencana anggaran tersebut. Dia menegaskan, idealnya rancangan sistem pertahanan disusun untuk 10 tahun ke depan.
“Kita dukung, tetapi tidak untuk tiga tahun, kalau bisa 10 tahun,” tegas Syarief.
Legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Jawa Barat (Jabar) III ini mendukung modernisasi Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista). Namun, harus sesuai dengan Minimum Essential Forces (MEF).
“MEF dulu yang dilakukan sampai periode ketiga itu tidak terserap, tidak dijalankan, tidak dipenuhi oleh Pemerintah. Maksud kita, ini boleh kalau mau membuat Grand Strategy yang baru dengan anggaran segitu,” kata Syarief.
Dokumen Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) RI tentang Alutsista Tentara Nasional Indonesia (TNI) beredar di publik. Tercatat anggaran belanja senjata itu senilai US$ 124.995.000.000 atau setara Rp 1,7 kuadriliun.
Pembiayaan Alutsista itu berasal dari pinjaman luar negeri. Dokumen tersebut juga mencatat rencana belanja Alutsista dijalankan hingga tahun 2024.
[MBN]
