BIMATA.ID Cirebon – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mohammad Zainal Fatah secara resmi menutup Kongres Komite Nasional Indonesia untuk Irigasi dan Drainase (KNI-ID) tahun 2024 di Cirebon, Jawa Barat, Jumat malam (21/6/2024). Agenda utama dalam pembahasan Kongres KNI-ID 2024 yakni sidang pleno pemilihan Ketua Umum KNI-ID periode 2024-2027.
Sekjen Zainal Fatah menyampaikan ucapan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada pengurus KNI-ID yang lama atas dedikasinya dalam memperkuat landasan organisasi KNI-ID. Harapan juga disampaikan kepada jajaran pengurus KNI-ID terpilih untuk dapat berkontribusi aktif dalam mewujudkan cita-cita mencapai kedaulatan pangan di Indonesia.
“Kami sangat optimis KNI-ID dapat bertransformasi menjadi organisasi yang semakin profesional. KNI-ID dapat lebih berperan aktif melalui pemberian advis teknis dan penyelenggaraan forum ilmiah, dalam rangka penyampaian gagasan inovatif maupun berbagi praktik terbaik pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia terutama di bidang irigasi dan drainase,” kata Zainal Fatah.
Pada Kongres KNI-ID 2024 terpilih Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Airlangga Mardjono sebagai Ketua Umum KNI-ID periode 2024-2027, menggantikan Ketua Umum KNI-ID periode 2021-2024 Sarwo Edi.
Sekjen Zainal Fatah kembali berpesan kepada pengurus KNI-ID terpilih, dalam menjalankan organisasi harus mampu berkolaborasi dengan perguruan tinggi, melalui program kampus merdeka, di mana para mahasiswa dapat mengikuti program magang pada pekerjaan irigasi, kuliah umum tentang irigasi, maupun riset/penelitian bersama terkait teknologi keirigasian yang bersifat aplikatif dan mengadopsi kearifan lokal, sehingga mudah diimplementasikan di seluruh Indonesia.
“Kita menyadari tidak ada lompatan besar tanpa kehadiran inovasi, tanpa kehadiran teknologi. Oleh karena itu tantangan-tantangan irigasi tidak mungkin kita hadapi dengan cara-cara konvensional,” kata Sekjen Zainal Fatah.
Menurut Zainal Fatah, tantangan besar masih dihadapi dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia, khususnya irigasi pertanian yang disebabkan oleh meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada berkurangnya lahan sawah karena beralih fungsi.
“Bencana alam ekstrem seperti banjir dan kekeringan juga menjadi faktor penyebab menurunnya produksi pangan,” kata Sekjen Zainal Fatah.
Zainal Fatah mengatakan, berdasarkan pemutakhiran terhadap data daerah irigasi (DI) permukaan di Indonesia dari 7,1 juta hektare pada 2015 menjadi 8,6 juta hektare di akhir tahun 2023. Demi mendukung ketahanan pangan nasional, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah di antaranya dalam 10 tahun terakhir secara masif telah melakukan pembangunan irigasi baru seluas 1,2 juta Ha dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 4,3 juta Ha.
“Capaian ini meningkatkan nilai Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) dari daerah irigasi yang menjadi kewenangan pusat semula 60% pada tahun 2015 menjadi 80% pada akhir tahun 2023,” kata Sekjen Zainal Fatah.
Acara Kongres KNI-ID turut dihadiri, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia, Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon Arif Nurudin, dandan para Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air.
(W2)
