BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengkritisi sistem pendataan pertanian Indonesia. Menurutnya, pendanaan program pertanian sejauh ini kurang transparan dalam penggunaannya. Ia mendesak Kementerian Pertanian untuk memperbaiki pendataan ini.
“Ketika data yang dihasilkan tidak akurat, hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan korupsi dalam sektor pendataan. Jika tidak demikian, saya meminta pembuktian terbalik mengenai penggunaan triliunan rupiah uang rakyat,” ujarnya kepada media, di Jakarta, Selasa (7/11).
Baca Juga : Prabowo Bahas Pengiriman Kapal Rumah Sakit TNI ke Palestina dengan Dubes Palestina
Menurut Rieke, data yang tidak akurat dapat berdampak pada kebijakan lain, termasuk kebijakan terkait pangan dan alokasi anggaran di sektor pangan, meskipun anggaran yang dialokasikan untuk pendataan sistem pertanian cukup besar.
“Ketika data hasil pertanian tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, data tersebut tidak bisa dianggap akurat, aktual, dan relevan. Ini menciptakan indikasi kuat bahwa data tersebut mungkin digunakan untuk melanggar anggaran negara di sektor pangan,” lanjut politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan.
Simak Juga : Rencana Kirim Kapal Rumah Sakit TNI untuk Palestina, Prabowo akan Terbang ke Kairo
Untuk itu, ia menuntut agar Kementerian Pertanian lebih terbuka terkait prosedur dan mekanisme yang digunakan dalam pendataan tersebut. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran sesuai peruntukannya.
“Selain itu, penting untuk mempublikasikan prosedur dan mekanisme pendataan, serta mengungkap siapa yang bertanggung jawab dalam proses pendataan ini dan bagaimana alokasi triliunan rupiah tersebut digunakan,” pungkasnya.
