BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, telah mengeluarkan kritik terhadap upaya pemerintah yang memberikan bantuan sembako rendah gizi dalam rangka menurunkan prevalensi stunting.
“Stunting adalah masalah nasional yang memerlukan dedikasi serius dan perhatian yang tulus. Hal ini tidak dapat diatasi secara instan dengan pendekatan pembagian sembako, terutama jika sembako tersebut rendah gizi,” kata Netty dalam pernyataan, di Jakarta Senin (16/10).
Baca Juga : Relawan Garuda Deklarasi Dukung Prabowo, Sekjen Gerindra: Anak Muda Jangan Berhenti Berjuang
Netty berpendapat bahwa masih ada program-program penurunan stunting yang tidak relevan. “Kita menemui program-program pencegahan stunting yang masih kurang relevan dan terkesan aneh. Terdapat unsur pemerintah yang memberikan bantuan berupa makanan rendah gizi, seperti mie instan, susu kental manis, atau makanan kemasan lainnya,” ujar politisi Fraksi PKS ini.
Menurut Netty, pemerintah harus lebih fokus pada program pencegahan stunting di tahap awal dengan melakukan edukasi tentang gaya hidup sehat dan menyediakan fasilitas yang mendukung calon pengantin dan ibu hamil, seperti akses ke air bersih, sanitasi yang layak, pangan berprotein tinggi, serta lingkungan bebas asap rokok.
“Ini adalah program yang harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan guna mencapai target ‘zero new stunting’,” tambahnya.
Netty juga menekankan bahwa upaya menurunkan tingkat stunting pada bayi di bawah dua tahun harus dilakukan dengan cermat dan memerlukan dukungan penuh dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
Cek Juga : Prabowo Sebut Sudah Kenyang Jadi Sasaran Black Campaign: Monggo Rakyat Menilai
“Anak-anak yang mengalami stunting membutuhkan lebih dari sekadar makanan bergizi. Mereka memerlukan perawatan khusus, termasuk pangan olahan untuk keperluan medis khusus (PKMK) dan pangan olahan untuk diet khusus (PDK) yang harus disediakan dan didistribusikan oleh pemerintah melalui puskesmas,” ungkapnya.
Netty juga menyoroti bahwa pembagian sembako semacam ini bukanlah solusi yang efektif untuk menurunkan tingkat stunting, bahkan bisa merugikan anggaran negara.
“Tindakan ini hanya akan menghamburkan anggaran dan berpotensi merugikan kesehatan masyarakat, terutama jika jenis-jenis makanan tersebut dikonsumsi oleh ibu hamil dan menyusui,” tegas Netty.
Simak Juga : Rencana Kebijakan Lingkungan Prabowo: Energi Terbarukan Biosolar yang Tak Sebabkan Polusi dan Impor
Mengakhiri pernyataannya, Netty mendesak lembaga dan kementerian terkait untuk memantau program-program pencegahan stunting yang dijalankan oleh unsur pemerintah di daerah.
“Kami mendesak agar program yang tidak sesuai sasaran dihentikan. Perlu diberikan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat di daerah mengenai program-program yang efektif untuk pencegahan dan penurunan tingkat stunting,” tandasnya.
