BIMATA.ID, Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyoroti ancaman krisis pangan yang kini telah meluas ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Penyebab utamanya adalah lonjakan harga pangan, seperti beras dan gula, yang tengah terjadi saat ini.
“Sistem pangan yang belum sepenuhnya efisien telah menciptakan masalah konflik agraria, kemiskinan, kelaparan, stunting, obesitas, perubahan iklim, dan kerusakan lingkungan,” ungkap Puan dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (18/10/2023).
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa harga semua jenis beras pada minggu pertama Oktober 2023 mencapai Rp 13.674 per kilogram (kg). Harga tersebut mengalami kenaikan lebih dari Rp 1.500 per kg jika dibandingkan dengan harga pada minggu pertama September 2023, yang masih berada di bawah Rp 11.900 per kg.
Baca Juga : Gus Ipang Wahid Beri Pesan Menyentuh untuk HUT Prabowo: Si Paling Gampang Tersentuh
Inflasi beras dalam kurun waktu sebulan pada September 2023 mencapai 5,61 persen, yang merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Bahkan, beras kualitas medium mengalami lonjakan harga yang tidak biasa, dengan harga mencapai Rp 12.685 per kilogram atau naik sebanyak 29,6 persen sepanjang tahun 2023.
Selain itu, berdasarkan pemantauan harga oleh Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), terdapat 338 kota dan kabupaten di Indonesia yang mengalami peningkatan Indeks Perkembangan Harga (IPH) gula. Melihat hal ini, Puan menekankan perlunya Pemerintah memahami penyebab kenaikan harga beras, yang menurutnya salah satunya disebabkan oleh alih fungsi lahan sawah yang terjadi secara masif.
“Peningkatan alih fungsi lahan sawah yang terjadi secara besar-besaran dan berkelanjutan telah menyebabkan kurangnya produksi pangan, khususnya beras,” ujar Puan.
Simak Juga : AHY Akan Tetap Dukung Prabowo, Walau Tak Terpilih Jadi Cawapres
Menurut data dari Kementerian Pertanian (Kementan), alih fungsi lahan pertanian mencapai 90.000 hingga 100.000 hektar setiap tahun. Saat ini, luas lahan baku sawah (LBS) mengalami penyusutan, termasuk di delapan provinsi yang menjadi sentra produksi beras nasional, yaitu Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2019, total LBS di delapan provinsi tersebut mencapai 3,97 juta hektar (ha), tetapi pada tahun 2021, luasnya berkurang menjadi 3,84 juta ha.
Puan menekankan pentingnya penanganan alih fungsi lahan dengan segera, dan ia mengusulkan pembuatan pemetaan baru serta regulasi khusus yang berkaitan dengan zonasi lahan yang subur. Tujuannya adalah agar zonasi tersebut diperuntukkan untuk lahan pertanian dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan yang berlebihan.
Dengan berbagai masalah ini, langkah-langkah konkret dan koordinasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk mengatasi krisis pangan yang sedang dihadapi Indonesia.
