BIMATA.ID, Surabaya – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengkritik usulan penggantian sapi perah penyintas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melalui impor. Ia menegaskan bahwa usulan tersebut, yang berasal dari Kepala Dinas Peternakan (Kadisnak) Provinsi Jawa Timur (Jatim), Indah Aryani, sebaiknya ditunda.
Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hingga saat ini, permasalahan PMK masih belum mendapatkan solusi yang komprehensif. Johan menyampaikan pandangan ini dalam pertemuan Kunjungan Kerja Reses bersama perwakilan Kementerian Pertanian, Kadisnak Jatim, dan stakeholder terkait di Balai Besar Veteriner Faema Pusvetma, Surabaya, Jawa Timur, pada beberapa waktu lalu.
“Seharusnya kita menahan terlebih dahulu usulan ini. Hingga saat ini, kita masih belum menemukan solusi yang komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan PMK ini. Ada daerah yang masih berada dalam kategori merah, belum ada yang berada dalam kategori hijau, dan masih ada yang berada dalam kategori kuning,” ujar Johan melalui keterangannya kepada media, Selasa (24/10/2023).
Baca Juga : Layanan Kemanusiaa DPP Gerindra Gelar Pengobatan Gratis dan Syukuran HUT Prabowo
Dalam penyampaiannya, Indah menjelaskan bahwa impor sapi perah diperlukan karena dampak PMK di Indonesia terus terasa, terutama bagi para peternak. Meskipun sedang dalam masa pemulihan, sapi perah penyintas PMK akan mengalami perubahan dalam produksi susu, sehingga hewan tersebut akan sulit untuk mencapai tingkat produksi normal. PMK juga mempengaruhi kemampuan reproduksi sapi, yang akan berdampak pada kuantitas produksi.
Dalam konteks ini, Johan berpendapat bahwa lebih baik memperbaiki sistem pengelolaan ternak di dalam negeri sebelum mempertimbangkan impor. “Kita harus mencoba meningkatkan reproduksi sapi perah yang ada di dalam negeri terlebih dahulu. Awal mula penyebaran PMK adalah akibat kelalaian dalam mengelola lalu lintas hewan ternak antar negara,” katanya.
Simak Juga : Prabowo di Rapimnas Gerindra: Demokrasi Dijalani dengan Rukun, Sejuk dan Damai
Lebih lanjut, sebagai seorang politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Johan menilai bahwa hewan ternak impor membawa risiko besar terkait penyebaran penyakit. Bahkan, menurutnya, selain PMK, ternak impor berpotensi membawa penyakit lainnya.
“Kita harus berhati-hati dalam hal impor ternak dari luar. Kita tidak dapat dengan pasti mengetahui apakah ternak yang diimpor benar-benar sehat, dan kemungkinan besar mereka akan menjadi sakit setelah beberapa waktu setelah masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, kita sebaiknya menunda opsi impor ini dan lebih mengoptimalkan potensi peternak dalam negeri,” jelasnya.
