BIMATA.ID, Bali – Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyoroti pentingnya menyertakan isu inklusivitas dalam RUU Kepariwisataan yang sedang dibahas. Menurutnya, mewujudkan inklusivitas bukanlah hal yang mudah dan memerlukan waktu yang panjang. Oleh karena itu, RUU Kepariwisataan harus mengambil contoh dari Bali sebagai benchmark karena dinilai telah berhasil menerapkan inklusivitas antara pembangunan dan kesejahteraan masyarakat selama lebih dari tiga dekade.
Hal ini disampaikan Andreas usai melakukan kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Kabupaten Badung, di Kantor Pemkab Badung, Bali, Senin (02/10).
“Proses inklusivitas ini harus dimasukkan ke dalam RUU. Saya pikir ini penting. Contoh kasus yang terjadi di Mandalika atau Labuan Bajo, misalnya, adalah tempat-tempat wisata baru yang terkesan eksklusif. Ada nomenklatur ‘Destinasi Super Prioritas’ yang mewah, namun dikelilingi oleh kemiskinan. Ini yang perlu kita pelajari dari Bali agar inklusivitas dapat terjadi,” ujar Andreas.
Baca Juga : Partai Gerindra dan Demokrat Lampung Siap Menangkan Prabowo Subianto
Di sisi lain, Andreas menghubungkan masalah inklusivitas ini dengan Sumber Daya Manusia (SDM). Menurutnya, setiap kali pemerintah membangun destinasi wisata baru, masyarakat di sekitar wilayah tersebut selalu bertanya apa dampaknya bagi kesejahteraan mereka.
“Negara membangun hotel mewah, tetapi mereka bertanya apa yang kami dapatkan. Negara menyuruh mereka terlibat, tetapi apa yang mereka dapatkan? Kekhawatiran ini harus kita pertimbangkan sehingga perlu dimasukkan ke dalam RUU tentang pentingnya pembangunan SDM ini. Apakah SDM ini harus dimasukkan dalam pendidikan formal atau melalui internalisasi di lapangan. Model inklusivitasnya seperti apa,” jelas politisi Fraksi PDI-Perjuangan.
Simak Juga : Dukung Prabowo Subianto Jadi Alasan Utama Kirana Larasati Cabut dari PDIP
Pariwisata inklusif merupakan konsep yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk menikmati aktivitas pariwisata. Aspek inklusivitas merupakan aktualisasi pariwisata yang berkualitas, adil, dan berkelanjutan.
