BIMATA.ID Penajam Paser Utara – Presiden Jokowi melakukan peninjauan progress pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD) di kawasan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (23/09/2023).
Dalam peninjauan ini, turut hadir pula Menteri PUPR Basuki, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.
Presiden Jokowi mengatakan, peninjauan kali ini untuk mengecek progres pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, khususnya di Kalimantan Timur.
“Anggaran total pelaksanaan IJD di seluruh Indonesia sebesar Rp14,6 T, untuk memperbaiki kondisi jalan sepanjang 2.800 km yang terdiri dari jalan provinsi sepanjang 400 m, dan sisanya jalan kabupaten/ kota,” kata Presiden Jokowi.
Pelaksanaan IJD diprioritaskan untuk jalan-jalan yang berada di sektor produksi sehingga mempermudah jalur distribusi dan memberikan dampak ekonomi. Sementara untuk jalan daerah di Sepaku, Kalimantan Timur ini nantinya juga akan menjadi jalan pendukung di kawasan IKN Nusantara, terutama menuju destinasi wisata Goa Batu Tapak Raja.
“Utamanya jalan ini dipakai untuk pengangkutan sawit dan selain itu juga menjadi sambungan ke tempat wisata Goa Batu-Tapak Raja,” tambah Presiden Jokowi.
Penanganan jalan akses wisata Goa Batu-Tapak Raja mulai dilakukan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR pada Juli 2023 lalu. Jalan ini terhubung dengan Jalan Nasional Samboja-Sepaku yang juga menjadi akses menuju Kawasan IKN. “Targetnya akhir tahun 2023 ini sudah selesai,” kata Menteri Basuki.
Penanganan akses wisata Goa Batu-Tapak Raja sepanjang 9,7 km dikerjakan dalam 2 paket pekerjaan, yakni Akses Wisata Goa Batu-Tapak Raja 1 sepanjang 4,8 km dengan kontraktor PT Duta Mega Perkasa dengan nilai kontrak Rp34 miliar dan akses wisata Goa Batu-Tapak Raja 2 sepanjang 3,5 km dengan kontraktor PT Pesona Jaya senilai Rp33,2 miliar.
Selain itu di kawasan penyangga IKN Provinsi Kalimantan Timur juga dikerjakan ruas jalan Riko-Maridan sepanjang 6,5 km dengan nilai kontrak Rp43 miliar.
“Di Kalimantan Timur, secara keseluruhan terdapat 14 paket fisik dengan progres sekitar 10% karena ini masih tahap awal. Kalau secara nasional progres fisiknya sudah mencapai 19%,” kata Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian.
Menurut Hedy, Kementerian PUPR memang menyasar jalan daerah yang memiliki potensi ekonomi kerakyatan, seperti sektor produksi UMKM, pertanian, peternakan, maupun perkebunan. Dan jalan daerah yang selama ini terhambat konektivitasnya ke jalan arteri nasional maupun jalan tol.
“Nanti setelah selesai, asetnya akan diserahterimakan ke Pemerintah Daerah. Kita harapkan nanti bisa menjadi stimulus bagi Pemerintah Daerah supaya bisa membangun jaringan jalan daerahnya masing-masing,” tandas Hedy.
(W2)
