BIMATA.ID, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi yang telah berupaya dalam pengembangan pariwisata. Menurutnya, selama sepuluh tahun terakhir ini Kabupaten Banyuwangi, menunjukkan upaya yang serius untuk mengembangkan pariwisata, terutama pariwisata berbasis budaya lokal, sebagai salah satu sektor pembangkit pertumbuhan ekonomi.
Hal ini disampaikan Hetifah melalui keterangan tertulisnya kepada media Parlemen, Kamis (27/07/2023).
Hetifah mengatakan, melalui investasi dalam infrastruktur, diversifikasi produk kreatif dan produk wisata, promosi yang intensif, serta penghargaan dan pengakuan yang diterima, Banyuwangi berhasil menarik perhatian wisatawan dari dalam dan luar negeri, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui sektor pariwisata.
Baca Juga : Prabowo Subianto Lebih Kedepankan Kepentingan Rakyat Ketimbang Parpol
Kabupaten Banyuwangi berhasil mengubah citranya, dari “kota santet” menjadi “kota internet”. Banyuwangi menawarkan berbagai daya tarik seperti keindahan alam, budaya dan tradisi, seni dan kerajinan, kuliner, serta ekowisata.
“Hasil pertemuan kami dengan Pemkab dan pegiat pariwisata di Banyuwangi, mencatat beberapa kiat dan strategi pengembangan pariwisata yang patut dicontoh oleh daerah lain,” kata Hetifah.
Pertama, adanya kepemimpinan berkelanjutan, visi yang jelas, serta kolaborasi antar instansi terkait. Sejak sekitar duabelas tahun ini, Pemkab Banyuwangi mengembangkan visi membangun budaya lokal, pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan visi yang jelas, yaitu “keberpihakan kepada masyarakat lokal”.
“Komitmen ini juga didukung para pemimpin instansi di Banyuwangi, sehingga menggerakkan perangkat birokrasi sebagai penggerak berbagai program pariwisata dengan menggandeng masyarakat,” tuturnya.
Cek Juga : Gerindra Targetkan Prabowo dan Partai Menang di Jabodetabek
Kedua, adanya dukungan sejumlah aturan atau regulasi yang berpihak kepada kearifan lokal, tradisi dan budaya, yang antara lain diwujudkan melalui kebijakan tata ruang dan tata bangunan, serta penguasaan lahan yang adil, sehingga masyarakat tetap terlibat dalam pengembangan industri pariwisata tanpa tergusur oleh kekuatan investasi dari luar.
“Kebijakan sustainable tourism dipertahankan, dengan menjaga keaslian budaya, adat-istiadat, hingga kepemilikan lahan, diupayakan tetap menjadi milik masyarakat lokal,” ujarnya.
Ketiga, adanya dukungan pengembangan wisata yang bermodel community based tourism, dimana komunitas lokal terlibat aktif dengan terbentuknya berbagai komunitas dalam bentuk asosiasi pariwisata.
“Setiap pelaku dan komunitas, berasosiasi dan bekerjasama, mulai dari pemilik homestay, Pokdarwis, pramuwisata, operator tour dan travel, dan lain-lain, sehingga memudahkan mereka untuk bekerjasama dan memberikan saran dan masukan kepada pemerintah setempat,” jelasnya.
Simak Juga : 10 Tahun Jadi Rival Politik, Prabowo Puji Kinerja Presiden Jokowi
Terakhir, adanya keterlibatan dan partisipasi langsung dari masing-masing komunitas yang ada di masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai even daerah. Keterlibatan masyarakat, menunjukkan bahwa masyarakat adalah pelaku sekaligus penerima manfaat dari pengembangan pariwisata.
Selain pengembangan infrastruktur dan dukungan regulasi, peran pemerintah terbatas kepada kebijakan untuk melakukan akurasi dan memberikan stimulir bagi tumbuhnya berbagai atraksi (event budaya) dan amenity (keramahan penduduk) yang memang sudah ada di masyarakat.
“Inilah beberapa hal yang bisa dilelajari dari pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten ini memberikan banyak hal yang patut dicontoh dalam membangun pariwisata daerah yang bersifat bottom up, bukan top down. Salam dari Banyuwangi, ‘the Sunrise of Java’,” tandasnya.
