BIMATA.ID, Jakarta – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia dan ID Food di Gedung Nusantara, Jakarta.
Dalam kegiatan RDP tersebut Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyampaikan, bahwa dirinya menolak kebijakan impor yang akan dilakukan Bapanas guna memenuhi ketersediaan pangan nasional.
Johan mengatakan, ia menolak kebijakan itu karena saat ini Bapanas tidak dapat memberikan data yang valid. Sebab data yang dimiliki oleh pengelola pangan tersebut masih berbeda dan dapat menjadi kebijakan yang salah kaprah di mata publik.
Baca Juga : Iwan Bule Nyatakan Dukungan kepada Prabowo di Pilpres 2024
“Saya sama dengan Pak Suhardi Duka, saya menolak kebijakan impor ini. Kebijakan impor ini menurut saya pak ketua, ini kebijakan salah kaprah. karena didasari atas data yang tidak valid. masing-masing pengelola baik ID food maupun Badan pangan tadi pak ketua, ini beda-beda datanya,” kata Johan Rosihan, dikutip dari website resmi DPR RI, Selasa (04/04/2023).
Kemudian, dia menganjurkan kepada Bapanas untuk membentuk Tim Panja atau mengadakan Focus Group Discussion (FGD) terkait dengan data yang bisa dijadikan tumpuan oleh pengelola pangan.
Cek Juga: Diendorse Jokowi Ke Sana Ke Mari, Pengamat: Presiden 2024 Jatah Prabowo
“Soal-soal data ini pak ketua biar clear. data mana yang kita jadikan acuan? kalau betul kita tidak percaya kepada BPS, lantas data apalagi yang perlu kita pakai yang perlu kita percaya? Nah Kalau kita misalnya ingin punya satu data acuan. Mari kita sepakati bersama-sama. undang semua stakeholder Komisi IV yang bicara tentang pangan ini,” ujar Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tersebut..
Simak Juga : Prabowo Subianto Berpeluang Diusung Koalisi Pemerintah
Terakhir, ia menekankan, bahwa diskusi mengenai data ini perlu dilakukan untuk menentukan acuan yang dapat menjadi penentu kebijakan-kebijakan terkait dengan pangan nantinya agar tidak terjadi saling menyalahkan dan salah kaprah.
“Kita sepakati ini data acuan kita, ini acuan produksinya dan kebutuhannya. sehingga kita pun kalau kemudian terjadi impor kita tidak kemudian saling menyalahkan. Itulah kenapa saya hari ini karena kita tidak punya data acuan yang valid dan kita sepakati bersama, tidak saya tidak setuju kebijakan impor ini. karena salah kaprah menurut saya,” tutupnya.
