BIMATA.ID, Jakarta – Menjelang Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terus berupaya meningkatkan pencegahan pelanggaran pemilu dengan bersinergi dengan lembaga pemerintah dan lainnya. Seperti, baru-baru ini Bawaslu mengunjungi Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Markas Besar (Mabes) TNI, Jakarta.
Dalam kunjungan tersebut, Ketua Bawaslu mengatakan beberapa hal penting penguatan kerja sama dengan TNI yang akan disahkan melalui nota kesepahaman (MoU) terkait dengan netralitas TNI pada Pemilu Serentak 2024 mendatang. Dikutip dari website resmi Bawaslu RI, Senin (10/04/2023).
Bagja menyampaikan, bahwa poin pertama adalah Bawaslu meminta Panglima TNI untuk dapat memberikan dukungan sistem keamanan, intelijen, dan sistem keamanan rakyat semesta (Hankamrata) terhadap seluruh tahapan Pemilu Serentak 2024.
Baca Juga : Jalankan Instruksi DPP PAPERA, Pedagang Pasar Pondok Gede Bagi Takjil dan Doakan Prabowo
Kemudian, yang kedua, Bagja meminta dukungan keamanan dari TNI pada seluruh tingkat teritorial mulai tingkat Komando Rayon Militer (Koramil), Komando Resor Militer (Korem) sampai Komando Daerah Militer (Kodam) untuk seluruh jajaran Bawaslu hingga Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dalam melakukan pengawasan tahapan Pemilu Serentak 2024.
“Beberapa hal tersebut penting dilakukan untuk memperkuat pengamanan pelaksanaan pemilu di seluruh daerah di Indonesia, khususnya daerah yang rentan terjadinya konflik tinggi,” kata Bagja.
Lebih lanjut, ia mengucapkan, terkait dengan sinkronisasi data terkait pengawasan daftar pemilih tetap (DPT) untuk data anggota TNI yang aktif dan anggota TNI yang sudah purna tugas. Misalnya, kata dia, pendataan prajurit yang ketika pemilu berlangsung, sudah memasuki masa pensiun, sehingga dapat terdata hak pilih prajurit ketika beralih status menjadi warga sipil.
Cek Juga : Prabowo Terima PAN di Kertanegara: Kita Inginkan Jalan Tengah, Kesejukan
Sebab dirinya menilai, sinkronisasi data itu merupakan penguatan koordinasi terkait hak pilih warga negara yang sudah terdaftar sebagai pemilih.
Selain itu bagja menerangkan, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten/kota dan Bawaslu provinsi, masih ditemukan provinsi yang tidak ada perubahan alih status TNI/Polri.
Menurutnya, hal ini disebabkan karena belum maksimalnya koordinasi yang dilakukan antara Bawaslu dengan TNI.
“Ke depan, mungkin kita (Bawaslu & TNI) bisa sinkronisasi data prajurit yang sudah masuk waktu pensiun,” ucapnya.
Simak Juga : PAPERA Pati Bagikan Takjil Minta Warga Doakan Prabowo
Terakhir, dirinya menjelaskan, bahwa kolaborasi Bawaslu dan TNI ini akan disahkan dengan penguatan Kerjasama dengan melalui nota kesepahaman (MoU) terkait dengan netralitas TNI pada Pemilu Serentak 2024.
Diketahui, Dalam kunjungan tersebut Ketua Bawaslu Rahmat Bagja didampingi oleh Anggota Bawaslu Lolly Suhenty, Sekjen Bawaslu, beserta jajaran struktural.
