BIMATA.ID, Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengadakan kegiatan Evaluasi Hasil Pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dan Persiapan Pengawasan Penyusunan DPS secara daring (Virtual), Jumat (24/03/2023).
Dalam kegiatan evaluasi virtual tersebut, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menekankan kepada jajaran pengawas pemilu untuk selalu mewaspadai adanya potensi pemilih ganda. Hal ini didasari oleh hasil pengawasan coklit sebelumnya yang telah dilakukan jajaran Bawaslu daerah.
Lolly mengungkapkan, berdasarkan dari hasil pengawasan coklit melalui alat kerja A3.DP-3, dari 16.683.903 pemilih yang diuji petik, ada trend Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang masih masuk ke dalam daftar pemilih. Berdasarkan angka tersebut, dia mengungkap trend yang paling banyak ditemukan adalah pemilih yang salah penempatan TPS.
“Potensi pemilih ganda menjadi salah satu fokus pengawasan kita. Maka sahabatku sekalian tetep perkuat soliditas, jangan kendor pastikan kita punya hak sama untuk melakukan analisis DPS (Daftar Pemilih Sementara) yang sedang berjalan,” kata Lolly Suhenty.
Baca Juga: Anak Buah Prabowo Minta Ketegasan Pemerintah Terkait Perda dan Perdes untuk Sekolah Sampah
Kemudian, terkait dengan alat kerja pengawasan DPS, dirinya mengakui kalau Bawaslu masih belum diberikan akses ke dalam Sistem Daftar Pemilih (SiDalih) oleh KPU. Meski demikian, dia akan tetap mengupayakan untuk mendapat akses Sidalih dengan berbagai cara.
“Akses sidalih sangat penting untuk kinerja Bawaslu. Kita sudah bersurat tapi sampai hari ini belum menemukan titik terang. Kalau surat kedua belum diberikan oleh KPU, kita akan menempuh upaya lain,” ungkapnya.
Selain itu, Lolly berharap seluruh jajaran Bawaslu semakin solid dan tetap menyuarakan pengawasan partisipatif. Sebab, menurutnya upaya dalam meningkatkan pengawasan partisipatif di masyarakat mulai menunjukkan trend ke arah positif.
Cek Juga: Kompak Pakai Topi Serupa, Jokowi dan Prabowo Sapa Pedagang di Pasar Youtefa
Lebih lanjut, Lolly menegaskan kepada seluruh jajarannya untuk lebih teliti dalam melakukan pengisian alat kerja. Ia mengucapkan, bahwa kesalahan pengisian alat kerja dapat berdampak buruk pada kerja pengawasan karena memungkinkan terjadinya data yang tidak sinkron.
“Kedepan, saya minta untuk memastikan alat kerja dipahami oleh provinsi. Kalau alat kerja saja kita tidak paham, nanti kita bisa ngawur dalam memberikan data,” pungkasnya.
Simak Juga : Pesan Mama-mama Papua Kepada Prabowo: Kalau Jadi Presiden Harus Perhatikan Orang Kecil
