BIMATA.ID, Garut – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Garut Ipa Hafsiah mengatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Garut siap melibatkan komunitas untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan melaporkan setiap agenda tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 agar berlangsung sesuai aturan, jujur, dan transparan.
“Pengawasan partisipatif itu melibatkan semua orang, semua komunitas, dan kita berikan sosialisasi, edukasi semacam bimtek,” kata Ipa, dikutip dari antara, Senin ( 20/02/2023).
Baca Juga : Don Muzakir Minta DPC PAPERA Garut Kuasai Suara Pedagang Dukung Prabowo
Ipa berujar, Bawaslu Garut sudah membentuk petugas panitia pengawasan pemilihan umum (panwaslu) di setiap kecamatan, kelurahan dan desa yang sudah diberi bimbingan maupun pengetahuan tentang fungsi pengawasan dan pemilu.
Menurut Ipa, mereka sudah mulai melakukan pergerakan kelapangan terkait proses tahapan pemilu 2024, seperti perekrutan panitia pemilihan kecamatan (PPK), maupun panitia pemungutan suara (PPS).
Dalam tahapan ini, mereka sedang melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih (pantarlih) untuk pencocokan dan penelitian data calon pemilih di setiap desa/kelurahan.
“Tahapan ini sebagai pengawas pemilu mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu, sekarang kita sudah tahap pencalonan peserta pemilu dari DPD, pemutakhiran data pemilih, kita mengawasi secara ketat,” ujarnya.
Ipa menyampaikan, dalam upaya pengawasan,dibutuhkan peran masyarakat dan semua elemen dari berbagai komunitas untuk mengawasi bersama-sama mengawasi dan melaporkan apabila ada pelanggaran dalam tahapan pemilu.
Personel bawaslu pada saat ini terbatas hanya lima orang, sehingga tidak mungkin untuk mengawasi setiap daerah, oleh karena itu, dibutuhkan peran masyarakat dan juga jajaran panwaslu.
“Kami lima orang, enggak mungkin bisa terawasi semuanya, dengan adanya pengawasan partisipatif insya Allah akan lebih terawasi, dan lebih optimal,” ungkapnya.
Perlu diketahui, sebelum Bawaslu Garut mengajak komunitas untuk melakukan pengawasan, Bawaslu terlebih dahulu memberikan pendidikan politik, pengawasan, dan pelaporan terkait temuan pelanggaran di lapangan.
“Siapapun masyarakat Indonesia itu punya hak, ketika ada dugaan-dugaan pelanggaran segera sampaikan kepada kami,” pungkasnya.
Simak Juga : Anak Buah Prabowo Dorong PB IPSI Kepri Go Olimpiade
