BIMATA.ID, Jakarta – Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menyampaikan, pihaknya mendukung penerapan pemilihan umum (Pemilu) dengan sistem proporsional tertutup atau coblos partai.
Abdul menyebutkan, Muhammadiyah sudah mengusulkan agar sistem proporsional terbuka dievaluasi.
“Muhammadiyah mengusulkan agar sistem Pemilu proporsional terbuka dievaluasi. Bahkan, jika dimungkinkan diubah dengan sistem proporsional terbuka terbatas atau tertutup,” ucapnya, Jumat (30/12/2022).
Lebih lanjut, Abdul beralasan, sistem proporsional terbuka saat ini sangat rentan dengan praktik politik uang atau money politics. Dia juga berpandangan, sistem proporsional terbuka melahirkan populisme politik yang minus kualitas.
“Sehingga, mereka yang duduk menjadi anggota legislatif mayoritas figur bermodal popularitas dan kekuatan kapital,” tandas Abdul.
Sementara Abdul meyakini, sistem proporsional tertutup dapat memperkuat peran partai politik (parpol).
“Parpol sebagai institusi yang bertanggung jawab menyiapkan calon legislatif yang berkualitas,” ungkapnya.
Abdul mengungkapkan, usulan agar sistem Pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup sudah diusulkan sejak Tanwir Muhammadiyah 2014 di Samarinda.
Dalam dokumen ‘Muhammadiyah dan Isu-isu Strategis Keumatan, Kebangsaan dan Kemanusiaan Universal’ yang disampaikan pada Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Solo, November 2022. Lalu, juga dicantumkan Muhammadiyah mengusulkan perubahan sistem Pemilu legislatif.
Pada halaman 11 dokumen tersebut, Muhammadiyah mengusulkan sistem Pemilu proporsional tertutup atau terbuka terbatas, serta pemilihan eksekutif terintegrasi. Pertimbangan itu dengan alasan untuk meniadakan politik uang, ekses politik identitas, dan pembelahan masyarakat atau polarisasi politik.
[MBN]
