BIMATA.ID, Jakarta- Mega proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) berada di tangan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang kini mengalami penundaan yang salah satunya disebabkan kendala teknis dan biaya. Biaya konstruksi yang semula ditetapkan sebesar USD6 miliar (Rp86,5 triliun) telah membengkak menjadi USD8 miliar (Rp114 triliun).
“Dengan total anggaran Rp114,2 triliun maka sampai 30 tahun pun beban utang masih ditanggung pemerintah,” jelas Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira, Rabu (11/05/2022).
Dirinya menilai, meskipun konsorsium yang menerbitkan utang dengan jaminan pemerintah sekalipun akan terdapat risiko kontijensi, yaitu risiko yang muncul ketika BUMN mengalami tekanan dan berakibat pada neraca anggaran pemerintah.
“Risiko jebakan utang atau debt trap pun berisiko akan muncul pada saat cash flow BUMN terganggu akibat beban utang yang tinggi sehingga meminta bailout dari APBN,” katanya.
Menurutnya, dalam mega proyek itu, terdapat risiko jebakan utang yang seolah samar ke beban keuangan negara. Guna menekan resiko itu, pemanfaatan kereta cepat ini atau utilitasnya harus maksimal. Kemudian moda transportasi harus terintegrasi sehingga pemasukan dari penumpang bisa membantu operasional. Yang paling berisiko kalau biaya operasional saja perlu disubsidi negara dalam jumlah besar.
“Pemerintah juga disarankan melakukan renegosiasi utang secara menyeluruh untuk menurunkan beban biaya bunga, termasuk utang konsorsium BUMN. Karena terjadi cost overun yang tidak sesuai perencanaan maka pembiayaan pun harusnya bisa dirombak,” paparnya.
(ZBP)
