BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia (RI), Mahfud MD, memastikan pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadahlia soal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diundur bukan keputusan Pemerintah RI.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI periode 2008-2013 ini melihat, kalau Bahlil hanya meneruskan masukan dari para pengusaha. Dengan demikian, apa yang disampaikan Bahlil tersebut tidak berhubungan dengan Pemerintah RI.
“Sebagai informasi bahwa ada pandangan seperti itu Pak Bahlil tidak salah. Sebab, yang disampaikannya adalah aspirasi kelompok tertentu, bukan keputusan politik pemerintah,” kata Mahfud, Selasa (11/01/2022).
Mahfud memastikan, sikap Pemerintah RI sudah jelas. Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), lanjutnya, sudah menyampaikan masukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kalau Pemilu bisa dilakukan pada pertengahan Mei 2024.
Di samping masukan Presiden Jokowi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan KPU RI juga memiliki aspirasinya sendiri. Untuk keputusan ada di tangan KPU RI. Oleh karena itu, Mahfud menyampaikan, kalau apa yang disampaikan Bahlil tidak salah. Namun, aspirasi yang disampaikan Bahlil bukan dari Pemerintah RI.
“Yang dilontarkan Pak Bahlil tidak salah karena hanya menyebutkan wacana yang memang ada, bukan mengumumkan kebijkan pemerintah. Adapun pemerintah tetap tegak lurus dengan agenda konstitusional bahwa tahun 2024 ada jadwal Pemilu,” tandasnya.
Sebelumnya, dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia (IPI), Bahlil setuju dengan hasil survei yang dipaparkan oleh Direktur Eksekutif IPI, Burhanuddin Muhtadi bahwa wacana presiden tiga periode tidak untuk didengungkan terus-menerus.
Namun, yang menarik perhatian Bahlil justru hasil survei terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi hingga 2027. Di mana, hasil survei menyebut sebanyak 4,5 persen sangat setuju; 31,0 persen setuju; 32,9 persen kurang setuju; 25,1 persen tidak setuju sama sekali; dan 6,6 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Bahlil kemudian menyampaikan hasil diskusinya bersama dengan pelaku dunia usaha, yang justru berharap ada pertimbangan bahwa pemilihan presiden (Pilpres) dapat diundur.
“Saya sedikit mengomentari begini, kalau kita mengecek di dunia usaha rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik. Ini hasil diskusi saya dengan mereka,” ujarnya.
“Kenapa? Mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru mau naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik,” tutup Bahlil.
[MBN]
