BIMATA.ID, Jakarta – Ketua Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Ahmad Muzani, mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo ,sebelumnya sudah mewanti-wanti agar penjabat (Pj) kepala daerah tidak diisi dari kalangan TNI-Polri aktif. Hal itu sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap semangat reformasi.
“Saya kira pernyataan itu sebagai komitmen Presiden Jokowi dalam menjaga semangat dan amanah dari reformasi. Dimana TNI Polri tidak lagi diperkenankan terlibat dalam politik praktis. Jadi menurut saya itu adalah sebuah langkah maju bagi demokrasi Indonesia,” katanya, Jumat (21/01/2022).
Pria yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu pun mengatakan, jabatan kepala daerah merupakan jabatan politik. Sebab itu, kata dia, keputusan presiden melarang anggota TNI Polri aktif menjadi Pj Gubernur patut didukung lantaran merupakan sebuah keputusan baik untuk menjaga integritas dan netralitas seorang perwira TNI maupun Polri.
“Keputusan presiden ini juga patut diapresiasi. Karena presiden tahu apabila Pj dijabat oleh TNI Polri, maka itu resisten terhadap keterlibatan dalam politik praktis. Tapi, dengan keputusan ini presiden menjamin adanya netralitas dan integritas di tubuh TNI Polri,” ucapnya.
Muzani di sisi lain menekankan bahwa Indonesia sebagai negara demokratis menjunjung tinggi supremasi sipil. Supremasi sipil, kata dia, sangat berkaitan dengan prinsip dasar demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
“Oleh karena itu Indonesia sebagai negara demokrasi harus berprinsip pada supermasi sipil. Angkatan bersenjata juga harus di bawah kontrol demokrasi, yang intinya adalah rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan provinsi yang jabatan kepala daerahnya selesai sebelum 2024 tak akan diisi penjabat (pj) dari perwira TNI maupun Polri aktif.(oz)
