BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Andre Rosiade, meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI, Erick Thohir, mengkaji ulang rencana pembubaran salah satu anak usaha Perusahaan Listrik Negara (PLN), yakni PLN Batu Bara (BB).
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) ini mengungkapkan, PLN Batu Bara telah banyak berkontribusi membantu kinerja PLN dalam menyediakan kebutuhan listrik di Tanah Air. Sehingga, rencanan pembubarannya patut dikaji ulang.
“Dalam rapat kerja Komisi VI DPR tadi dengan Menteri BUMN, saya menyampaikan kepada Menteri BUMN agar mengkaji kembali rencana pembubaran PLN BB yang sempat disampaikan beberapa waktu yang lalu,” ungkap Andre, dalam keterangan resmi, Kamis (27/01/2022).
“Karena kita tahu PLN BB itu hanya memasok sekitar 20% kebutuhan PLN. Dan 80% lagi dipasok melalui pintu PLN Pusat, Indonesia Power, PLN Jawa-Bali, Tanjung Jati, Independent Power Plant,” lanjutnya.
Andre menegaskan, selama ini PLN Batu Bara telah melayani penambang kecil dan pemilik Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP-OPK), serta melayani Isolated Power Plant seperti PLTU Holtekamp di Papua.
“Sehingga, PLN BB ini banyak membantu kinerja PLN. Untuk itu, ini perlu dikaji kembali kebijakan rencana pemerintah untuk membubarkan PLN BB,” tegas Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ini.
Legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Sumbar I ini pun meminta, agar semua pemangku kepentingan melihat secara jernih persoalan krisis kelangkaan pasokan batu bara ke PLN murni karena tingginya harga komoditas tersebut di pasar dunia. Sehingga, PLN kesulitan memenuhi kebutuhannya.
“Jangan sampai karena terjadi krisis batu bara kemarin dicari kambing hitam bahwa PLN BB seakan-akan disalahkan. Padahal, kita semua tahu bahwa PLN sulit mendapatkan batu bara karena harga pasar dunia memang sedang gila-gilaan. Sehingga, pemilik tambang tidak tertarik menjual ke PLN. Jadi itu yang menyebabkan dan bukan karena kinerja PLN BB,” jelas Andre.
“Untuk itu, dalam rapat tadi kita meminta Pak Menteri BUMN mengkaji ulang dan melakukan kajian untuk menentukan nasib PLN BB,” imbuhnya.
Andre mendorong, agar Panitia Kerja (Panja) BUMN Energi Komisi VI DPR RI segera mengundang Direktur Utama (Dirut) PT PLN, Darmawan Prasodjo, untuk membahas nasib salah satu anak perusahaannya tersebut.
“Kami mendorong Panja BUMN Energi segera memanggil PLN untuk rapat, salah satunya membahas nasib PLN BB,” kata alumnus Universitas Trisakti Jakarta ini.
[MBN]
